Bekasi, KPonline – Menjelang pelantikan dr. Asep Surya Atmaja menjadi Bupati Kabupaten Bekasi pada hari Rabu, 23 Oktober 2026, sesuai dengan keputusan Mendagri Nomor: 100.2.1.3-3282 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Oktober 2026. membawa harapan besar yang datang dari kalangan aktivis kesehatan dan pengawas Jaminian Kesehatan Nasional.
Ketua DPD Jamkeswatch Kabupaten Bekasi, Ali Mansyur, S.T. mengatakan bahwa dalam suratnya DPD Jamkeswatch Kab. Bekasi mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama PLT Kabupaten Bekasi dan besok pertanggal 23 Oktober 2026 akan dilantik menjadi penjabat definitif Bupati Bekasi.
Point penting dalam surat tersebut adalah mengenai salah satu urgensi harapan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yaitu agar diberlakukan kembali UHC PRIORITAS BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi dan STOP penonaktifan PBI secara random oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, karena sangat menyulitkan warga Kabupaten Bekasi.
Menurut Ali Mansyur, isu Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan dan maraknya penonaktifan PBI JKN secara random adalah persoalan paling krusial yang menyulitkan warga miskin di Kabupaten Bekasi untuk berobat.
“UHC harus kembali diberlakukan. Jangan biarkan warga Bekasi ditolak berobat hanya karena status PBI-nya tiba-tiba tidak aktif. Menurut saya, hal ini sangat urgent,” tegas Ali Mansyur.
DPD Jamkeswatch Kabupaten Bekasi berharap kepemimpinan baru dr. Asep Surya Atmaja mampu membawa perubahan nyata di sektor kesehatan, khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Bekasi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com