Jember, KPonline – 22 Oktober 2026, Pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Jember menjadi sorotan Jamkeswatch FSPMI Jember. Ketua Jamkeswatch Kabupaten Jember, Nofi Cahyo Hariyadi, mempertanyakan pelayanan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinilai belum optimal, baik dari sisi sistem maupun pemahaman petugas terhadap alur pelayanan.
Dalam percakapan di sebuah grup, Nofi Cahyo Hariyadi menyampaikan kritik terkait kondisi tersebut. Ia mempertanyakan apakah masyarakat harus melakukan aksi atau demonstrasi terlebih dahulu agar kepesertaan BPJS Kesehatan segera disetujui dan diaktifkan.
“Masak harus menunggu aksi atau demo dulu agar BPJS Kesehatan masyarakat segera di-ACC atau diaktifkan? Lalu, di mana letak UHC jika masyarakat masih harus berjuang melalui demonstrasi untuk mendapatkan akses jaminan kesehatan?” ungkap Nofi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember, Gus Fawaid, disebut merespons dengan meminta Jamkeswatch untuk terus melakukan demonstrasi agar dapat mengetahui kinerja anak buahnya.
Respons tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Evaluasi kinerja aparatur semestinya dilakukan secara berkala dan sistematis, tanpa harus menunggu masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan persoalan.
Jamkeswatch FSPMI Jember mendorong pemerintah segera mengevaluasi mekanisme aktivasi BPJS Kesehatan, memperjelas alur pelayanan, meningkatkan pemahaman petugas, serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.
UHC seharusnya mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan, bukan membuat warga harus berulang kali melakukan aksi demi memperoleh kepastian. Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan menghadirkan perbaikan nyata agar manfaat program UHC benar-benar dirasakan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
