Sidoarjo, KPonline – Kisah pilu Ester Dami Arsari menjadi cermin rapuhnya perlindungan jaminan kesehatan bagi warga miskin. Seorang janda dengan tiga anak itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif akibat tunggakan iuran yang tak mampu dibayar keluarganya.
Tragedi tidak berhenti pada kematian Ester. Untuk membawa pulang jenazahnya dari RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, keluarga masih harus menanggung biaya Rp3.762.925 hingga terpaksa berutang. Tiga anak ditinggalkan, termasuk bayi berusia 8 bulan yang kini kehilangan ibunya.
Jamkes Watch KSPI Jawa Timur menilai persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi BPJS, melainkan kegagalan negara memenuhi amanat Pasal 34 UUD 1945 yang mewajibkan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Bagi rakyat miskin, jaminan kesehatan adalah hak, bukan kemurahan hati.
Sebagai bentuk penagihan tanggung jawab pemerintah, Jamkes Watch KSPI bersama FSPMI Jawa Timur dan Partai Buruh akan menggelar Aksi Demonstrasi 8–10 September 2026 di Kantor Bupati Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, RSUD R.T. Notopuro, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
Empat tuntutan utama
1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hadir dan bertanggung jawab atas persoalan jaminan kesehatan warga miskin.
2. Mengembalikan biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada keluarga almarhumah Ester Dami Arsari.
3. Menjamin perlindungan sosial dan masa depan tiga anak yang ditinggalkan Ester.
4. Mengevaluasi sistem jaminan kesehatan agar tidak ada lagi warga miskin kehilangan hak pelayanan akibat persoalan administrasi.
Jamkes Watch menegaskan, perjuangan ini bukan hanya untuk Ester, tetapi untuk memastikan tidak ada lagi keluarga miskin yang harus memilih antara menyelamatkan nyawa atau menanggung utang. Keadilan kesehatan bukan barang mewah; itu adalah tanggung jawab negara.
#JamkesWatchKSPI #KeadilanKesehatan #NegaraHadir #WargaMiskinBukanKorban #BPJSUntukSemua
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
