Bandung, KPonline – Padatnya jadwal kegiatan aksi unjuk rasa yang akan digelar pada pekan depan, Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat mengadakan rapat persiapan aksi.
Acara berlangsung di Kantor Sekretariat Konsulat Cabang (KC FSPMI) Kabupaten Purwakarta, Jum’at (07/01/2022).
Nampak hadir dalam agenda tersebut antar lain Suparno SH (Ketua DPW FSPMI Jawa Barat), Dede Rahmat (Sekretaris DPW FSPMI Jawa Barat), Sabilar Rosyad (Sekretaris Jenderal DPP FSPMI), Rengga Pria Hutama (Staf DPW FSPMI Jawa Barat Bidang Advokasi), Hendrayana Hendri (Staf DPW FSPMI Jawa Barat Bidang Kesekretariatan), Heru Purnomo (Staf DPW FSPMI Jawa Barat Bidang Jamkeswatch) dan beberapa orang perwakilan pengurus DPW lainnya, serta dari perwakilan para pengurus KC FSPMI se Jawa Barat.
Acara dipimpin langsung oleh Dede Rahmat selaku Sekretaris DPW FSPMI Jawa Barat. Dede juga memberikan kesempatan kepada seluruh peserta rapat yang hadir untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar selama satu Minggu penuh.
Rapat tersebut juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP FSPMI (Sabilar Rosyad), yang tidak henti-hentinya selalu memberikan arahan dan suport khususnya kepada para pengurus DPW FSPMI Jawa Barat.
Adapun beberapa rencana aksi unjuk rasa tersebut diantaranya :
1. Pada Hari Senin dan Selasa (tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022), di sepakati akan menggelar aksi unjuk rasa di depan PT. Pungkok Indonesia One Kabupaten Subang.
2. Pada Hari Rabu dan Kamis (tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat Kota Bandung.
3. Hari Jum’at tanggal 14 Januari 2022, akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Jakarta.
Sederet kegiatan aksi dalam waktu terus menerus seminggu penuh tersebut di atas merupakan bentuk keseriusan FSPMI khususnya di Jawa Barat, dalam memperjuangkan sekaligus melakukan pengadvokasian serta perlawanan terhadap siapapun yang telah mendzolimi para anggotanya. Termasuk akan melakukan langkah-langkah litigasi yaitu dengan melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri. (Drey)
