Jakarta, KPonline – Persoalan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), kelebihan jam kerja, hingga strategi perjuangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi sorotan dalam konsolidasi PUK SPDT FSPMI PT Transportasi Jakarta bersama Pimpinan Pusat SPDT FSPMI, Kamis (15/10/2026), di Sekretariat PUK SPDT FSPMI PT Transportasi Jakarta.
Konsolidasi ini bukan sekadar pertemuan rutin organisasi. Forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memperkuat soliditas pengurus, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan anggota yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SPDT FSPMI, Saipul Anwar, menegaskan bahwa setelah kepengurusan terbentuk, seluruh jajaran harus segera bergerak menjalankan program kerja yang telah disepakati. Persoalan dan perbedaan di masa lalu tidak boleh terus menjadi penghambat perjuangan.
Menurutnya, organisasi serikat pekerja harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka, kerja kolektif, dan komitmen untuk melayani anggota. Setiap pengurus memiliki tanggung jawab memastikan organisasi berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pekerja.
Persoalan DPLK dan kelebihan jam kerja menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. Penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menyampaikan janji, tetapi harus disertai data, dokumen, perkembangan proses, serta informasi yang jelas kepada anggota.
Keterbukaan tersebut penting agar anggota mengetahui sejauh mana persoalan yang mereka hadapi telah diperjuangkan. Pengurus juga didorong menetapkan target penyelesaian yang terukur sehingga persoalan lama tidak terus berlarut-larut dan menghambat program organisasi lainnya.
Selain penyelesaian persoalan internal, strategi perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian. Struktur dan skala upah, kenaikan upah tahunan, serta pemenuhan hak-hak pekerja harus dikawal melalui langkah organisasi yang terencana, termasuk komunikasi dengan manajemen dan perundingan PKB.
Saipul Anwar juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi dengan serikat pekerja lain di lingkungan Transportasi Jakarta. Menurutnya, komunikasi dan kerja sama lintas serikat dapat menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kepentingan bersama, terutama ketika menghadapi persoalan yang menyangkut kesejahteraan dan hak pekerja.
Sementara itu, Bung Hendra mengingatkan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya anggota, tetapi juga oleh kepemimpinan yang amanah, kekompakan pengurus, pengelolaan keuangan yang sehat, serta kepercayaan anggota.
Ia menegaskan bahwa PUK memiliki tiga tugas utama, yakni memperjuangkan kesejahteraan, memberikan perlindungan, dan melakukan pembelaan terhadap hak serta kepentingan anggota.
Karena itu, setiap program kerja harus dijalankan berdasarkan keputusan musyawarah dan ketentuan AD/ART. Organisasi harus tetap berada pada jalur perjuangan dan tidak kehilangan orientasi utamanya, yaitu membela kepentingan pekerja.
Konsolidasi ini menjadi pengingat bahwa tantangan organisasi tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan. Justru setelah kepengurusan terbentuk, pembuktian sesungguhnya dimulai melalui kerja nyata, keberanian menyelesaikan persoalan, serta kemampuan membangun kepercayaan anggota.
DPLK harus mendapat kejelasan, persoalan kelebihan jam kerja perlu dikawal, dan perjuangan PKB harus disiapkan dengan strategi yang matang. Semua itu membutuhkan pengurus yang solid, komunikasi yang terbuka, serta keterlibatan anggota dalam mengawal setiap proses perjuangan.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar rencana dan pernyataan, melainkan langkah konkret yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Satukan komunikasi, perkuat solidaritas, dan tuntaskan pekerjaan rumah organisasi demi perlindungan hak serta kesejahteraan pekerja Transportasi Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com