Bekasi, KPonline – Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi menggelar diskusi mengenai jaminan kesehatan masyarakat dengan menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bekasi, Jalan Yapink Putra, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ini bertujuan meningkatkan pengetahuan anggota serikat pekerja mengenai program dan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bekasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus PC SPAI FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, para ketua, sekretaris, dan bendahara PUK SPAI FSPMI se-Kabupaten/Kota Bekasi, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr. H. Arief Kurnia, MARS
Dalam sambutannya, Ketua PC SPAI FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, Syaiful Bahari S.H menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak Dinas Kesehatan yang telah meluangkan waktu untuk hadir memberikan edukasi kepada anggota serikat pekerja aneka industri (SPAI FSPMI).
“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan PUK yang telah hadir. Begitu juga kepada Dinas Kesehatan, H. Asep beserta jajaran, yang berkenan hadir untuk memberikan edukasi seputar jaminan kesehatan masyarakat Bekasi,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, H. Asep Kurnia menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 324 fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah.
“Ya, saat ini kita sudah memiliki fasilitas kesehatan sekitar 324 yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi di bidang kesehatan. Salah satunya adalah pemberian akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang belum memiliki jaminan kesehatan BPJS.
Menurutnya, masyarakat yang memenuhi ketentuan program tersebut dapat mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun klinik dengan menggunakan KTP Kabupaten Bekasi.
“Ya, sekarang masyarakat Bekasi sudah bisa berobat ke rumah sakit maupun klinik hanya cukup dengan KTP,” ungkapnya.
Selain itu, H. Asep menyampaikan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bekasi telah mencapai 99,67 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perluasan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak kalangan buruh untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, termasuk serikat pekerja, diperlukan agar program pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Diskusi ini menjadi ruang komunikasi antara serikat pekerja dan pemerintah daerah untuk memperluas pemahaman mengenai hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan serta mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Bekasi.