Bandung, KPonline – Salah satu dari empat tuntutan aksi yang digelar serentak pada hari ini adalah buruh meminta agar UMSK tahun 2021 tetap ada. Hal inipun yang dipertanyakan dan dipertegas oleh Suparno selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat saat beraudiensi dengan Kabid Hubungan Industrial serta Kadis Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya di Gedung Sate jalan diponegoro Bandung pada Rabu, (21/4/2021).
Suparno mengatakan bahwa Gubernur Jawa Timur saja berani menetapkan UMSK tahun 2021, kenapa UMSK Jawa Barat seolah berat untuk ditetapkan.
Kadis Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya aturan yang sudah ditetapkan oleh pusat harus ditaati oleh pemerintah daerah, dan taruhannya adalah jabatan, dan gubernur bisa dicopot,” ucap kadis. Menurutnya (kadis), beberapa hari yang lalu jajarannya dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri.
Berkaitan dengan hal tersebut, Parno pun meresponnya dengan mengatakan “kalo Mendagri intervensi dalam hal penetapan UMSK maka sesudah lebaran kita akan aksi ke Kementrian Dalam Negeri,” tegasnya.
(Zenk)
