Bekasi, KPonline – Membangun hubungan komunikasi terus dilakukan oleh tim Jamkeswatch kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan tiada lain untuk mengoptimalkan sisi layann kesehatan khususnya di Kabupaten Bekasi.
Pasalnya ada beberapa laporan masuk diterima oleh tim Jamkeswatch khususnya masyarakat sekitar ketika mau melakukan pengobatan di Rumah Sakit. Upaya audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan pun dilakukan di Kantor Cabang (Kacab) Cikarang, Selasa (07/11/2023).
Agenda audiensi dihadiri langsung oleh Kepala Cabang Sudiyanti yang didampingi staf jajarannya. Tidak ketinggalan ketua DPD Jamkeswatch Kabupaten Bekasi Maha Syatrio pun hadir didampingi tim. Sekertaris Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Jamkeswatch Provinsi Jawa Barat Ali Mansyur SE pun hadir mendampingi dalam agenda tersebut.
Saat dikomfirmasi Sekertaris DPW Jamkeswatch Jabar menuturkan program Universal Health Coverage (UHC) di Jawa Barat tentunya suatu tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi peranan kesehatan untuk masyarakat.
“Saya sepakat ketika program UHC diberlakukan di setiap kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat, karena masih banyak yang butuh layanan kesehatan. Temuan kami dari Jamkeswatch banyak, ada masyarakat yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, ada yang datanya tidak sesuai, bahkan ada yang sudh meninggal namun BPJS Kesehatannya masih aktif. Ini tentunya perlu evaluasi ulang walau memang memakan waktu yang tidak sedikit,” ucap Ali dalam audiensi tersebut.
Ali Mansur menilai, perlunya sinergitas, dan kontribusi dari beberapa instansi agar jaminan kesehatan bisa terlaksana secara merata.
“Dalam agenda ini tentunya mesti ada hasil yang bisa dicatat untuk saling mengevaluasi, mengingat jaminan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jamkeswatch akan terus membantu BPJS Kesehatan dalam hal sosialisasi, edukasi, bahkan pendampingan peserta ketika mau melakukan pengobatan di Rumah Sakit. Ingat Sakit Ingat BPJS,” urai Ali Mansyur tegas.
Ada pun hasil audiensi dengan Kacab BPJS Kesehatan Cikarang beserta jajaran di antaranya:
1. Untuk saat ini seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan jika menemukan kendala baik lewat Pandawa atau Kanal layanan lainnya bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang.
2. BPJS kesehatan sudah menempatkan kontak Pic dalam bentuk pamplet foto Pic beserta nomer kontak di berbagai RS (bila menemukan kendala dalam pelayanan di RS).
3. Pihak BPJS Kesehatan siap menampung kendala di RS bila mana ada RS yang memang ada yang menyalahgunakan wewenang saat melayani pasien dan akan segera ditindaklanjuti ke RS tersebut.
4. Untuk saat ini BPJS Kesehatan, dan Dinsos, serta Dinkes sudah lebih baik kerjasamanya dalam melayani kepesertaan PBI APBD di Kabupaten Bekasi.
5. BPJS kesehatan support dengan kegiatan Jamkeswatch yang selalu siap siaga bilamana ada warga, dan masyarakat yang memerlukan pendampingan baik perihal administrasi kepesertaan berikut melakukan pendampingan di RS.
6. Sinergitas tim Jamkeswatch dengan BPJS Kesehatan akan terus dibangun guna terciptanya layanan kesehatan yang optimal.
7. BPJS Kesehatan akan membuka pintu ketika ada aduan dari peserta ketika menemukan kejanggalan saat berobat di Rumah Sakit.
Penjaminan kesehatan menjadi salah satu hal yang sangat fundamental, karena kesehatan menjadi upaya setiap manusia untuk bisa melakukan aktifitasnya. Adanya penerapan program UHC di beberapa kota/kabupaten, Pemprov. Jabar akan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan hak sehatnya.
Penjaminan masyarakat kurang mampu saat sakit bisa melakukan mekanismenya untuk menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan dengan segmentasi PBI APBD dengan alokasi anggaran APBD tentunya kota di masing-masing wilayah. Hal ini sangat bermanfaat, dan memudahkan warga ketika sakit bisa berobat dengan slogan Sehat Hak Rakyat. (Jhole)
