Jakarta, KPonline-Gelombang baru perjuangan perempuan kelas pekerja Indonesia kembali bergemuruh. Minggu, 18 Januari 2026, Partai Buruh menginisiasi Kongres Perempuan Indonesia bertajuk “Membangun Gerakan Perempuan Kelas Pekerja untuk Peradaban Bangsa”, sebuah forum politik dan pernyataan sikap terhadap ketidakadilan struktural yang selama ini membelenggu perempuan pekerja di Tanah Air.
Digelar di Jakarta dengan kehadiran ratusan delegasi perempuan dari berbagai daerah, kongres ini dipandang sebagai kelanjutan historis dari Kongres Perempuan Indonesia 1928, tonggak awal kesadaran politik perempuan Nusantara. Namun bila Kongres 1928 membuka pintu kesetaraan, maka Kongres 2026 ini datang dengan tuntutan yang lebih yakni pengakuan penuh negara terhadap perempuan sebagai kelas pekerja dan subjek politik.
Perjalanan para peserta menuju lokasi kongres menjadi metafora telanjang tentang nasib perempuan kelas pekerja hari ini. Banjir, kemacetan, rute transportasi yang terputus, hingga berlapisnya pergantian moda transportasi menjadi pengalaman bersama.
“Tidak mudah sampai ke sini. Kami berjalan sejak subuh, berganti TransJakarta, kereta, mobil memutar karena blokade dan banjir. Tapi akhirnya kami tiba,” ujar Jumisih, wakil presiden Partai Buruh Bidang Perempuan PRT (Pekerja Rumah Tangga) dan Buruh Migran dalam pidato pembukaan.
Menurutnya, kelelahan fisik itu justru mencerminkan kondisi nyata kelas pekerja perempuan yang setiap hari dipaksa bertahan di tengah sistem yang tidak ramah, baik di ruang kerja, ruang domestik, maupun ruang politik.
Dalam kongres ini, satu pesan dijelaskan bahwa fungsi biologis perempuan tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk mengecualikan mereka dari politik dan kepemimpinan.
“Kita bisa hamil, melahirkan, menyusui. Tapi itu bukan alasan untuk menyingkirkan kita dari ruang politik. Justru di sanalah letak energi besar perempuan untuk peradaban bangsa,” ucap Jumisih.
Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar tenaga produksi di pabrik atau sektor jasa, tetapi juga fondasi kehidupan sosial. Kerja-kerja perawatan yang dilakukan ibu rumah tangga yang selama ini tidak diakui negara sebagai kerja adalah bentuk eksploitasi paling sunyi dalam sistem ekonomi Indonesia.
“Pekerjaan rumah tangga itu kerja. Perempuan yang mengerjakannya adalah pekerja. Negara selama ini menutup mata,” katanya.
Kongres ini juga menghadirkan kelompok-kelompok perempuan yang selama puluhan tahun hidup di wilayah abu-abu hukum: Pekerja Rumah Tangga (PRT), pekerja migran, buruh platform digital, hingga pekerja informal.
Disebutkan, puluhan PRT hadir langsung dalam kongres, sebagian telah berjuang lebih dari 21 tahun menuntut perlindungan hukum melalui RUU PRT yang tak kunjung disahkan.
“Mereka bekerja, tapi tidak diakui sebagai pekerja. Mereka dieksploitasi, tapi negara diam,” ujar Jumisih.
Kehadiran organisasi pemuda, mahasiswa, pembela HAM, hingga jejaring internasional dalam Kongres Perempuan Indonesia Partai Buruh ini semakin menegaskan bahwa persoalan perempuan kelas pekerja bukan isu sektoral, melainkan krisis keadilan sosial yang sistemik.
Salah satu pertanyaan krusial yang mengemuka dalam kongres ini adalah mengapa perempuan buruh harus berpolitik, bahkan berpartai?
Jawabannya lugas dan tanpa basa-basi: karena negara terus gagal hadir.
“Perjuangan kita sudah panjang. Tapi negara belum hadir. Pemerintah belum sungguh-sungguh mewujudkan dunia kerja yang adil gender,” kata Jumisih.
Kriminalisasi terhadap anak-anak muda yang kritis, buruh yang bersuara, hingga aktivis perempuan yang memperjuangkan haknya disebut sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia masih memusuhi kelas pekerja.
“Mereka yang dikriminalisasi hari ini adalah calon tenaga kerja, bagian dari kelas pekerja yang harus kita rangkul,” tambahnya.
Kongres Perempuan Indonesia 2026 tidak dimaksudkan sebagai panggung elite. Diskusi terbuka, partisipasi daring melalui Zoom, serta pertukaran pengalaman lintas sektor menjadi roh utama acara ini.
“Semua dari kita adalah sumber pengetahuan. Pengalaman kita harus dirajut menjadi kekuatan kolektif,” ujar salah satu narasumber akademisi yang dijadwalkan hadir.
Di akhir pidato, satu tujuan ditegaskan tanpa kompromi: mewujudkan negara sejahtera yang mengakui perempuan kelas pekerja sebagai subjek utama pembangunan, bukan korban yang dikorbankan terus-menerus.
Jika Kongres Perempuan 1928 menorehkan sejarah di tengah kolonialisme, maka Kongres Perempuan 2026 Partai Buruh lahir di tengah kolonialisme gaya baru. Eksploitasi pasar, fleksibilitas kerja semu, dan kebijakan negara yang lebih berpihak pada modal ketimbang manusia.
Di Jakarta, perempuan kelas pekerja tidak lagi meminta ruang. Mereka mengambilnya. Dan dari ruangan kongres itu, pesan keras dikirim ke negara: Perempuan bukan pelengkap. Perempuan adalah perlawanan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com