Jakarta, KPonline – Semangat juang untuk kesejahteraan pekerja terus ditunjukkan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Dimana, pada Kamis (9/3/2023), mereka (FSPMI) mendatangi Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 13, RT. 11/RW. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melakukan aksi unjuk rasa (Demonstrasi).
Dalam giatnya, FSPMI meminta segera menyelesaikan permasalah hubungan industrial yang terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.
Dan salah satunya yaitu pekerja alih daya PLN (Perusahaan Listrik Negara), yang mana setelah melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, di kantor pusat PLN. Sampai saat ini permasalahan yang terjadi tak kunjung selesai.
Menurut FSPMI, terjadinya aksi di kantor PLN tersebut dipicu lantaran adanya surat edaran dari Direktur Utama. Sehingga, menyebabkan sejumlah masalah. Dan itu, sebagai dasar tuntutan para buruh (FSPMI).
Adapun surat edaran yang dimaksud tersebut merupakan Peraturan Direksi PLN No. 0219 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. PLN No. 500 tentang Perubahan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain di lingkungan PT. PLN.
“Aksi hari ini adalah rangakaian dari aksi-aksi kemarin ke PLN Pusat,” ungkap Yanto Sulistiyanto.
Kemudian, Yanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE-FSPMI) daerah Purwakarta-Subang itu pun mengatakan, karena begitu banyaknya permasalahan ketenagakerjaan di BUMN, maka hari ini aksi juga diikuti rekan-rekan Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPDT-FSPMI) dari Aerotrans dan Damri.
“BUMN yang seharusnya berada di garis depan dalam penegakan kesejahteraan baik untuk pekerja khususnya dan masyarakat umum malah menjadi sarang “outsourcing”. Kata Yanto
Selanjutnya, Ia pun menambahkan bahwa tenaga alih daya di PLN saja sudah ada sekitar 113 ribu. Bayangkan kalau dihitung dengan keluarganya, belum dari BUMN lain. Mereka di miskinkan secara terstruktur (Struktural) dan terencana.
“Semoga dengan aksi hari ini, semua perusahaan BUMN mau mendengar dan menjalankan apa yang dituntut oleh Pekerja Alih dayanya. Dan BUMN bisa menjalankan amanah sila ke-5 Pancasila, Yaitu; KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA,” harap Yanto Sulistiyanto.
Supriyadi Piyong sebagai Panglima Koordinator Nasional Garda Metal FSPMI, Sabilar Rosyad (Sekjen FSPMI), Ranto (Sekum PP AMK-FSPMI), Iswan Abdullah (Ketua PP SPDT-FSPMI), Edie Kuntjoro sebagai wakil presiden dengan bidang tugas aksi, Mubarok sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dengan bidan tugas aksi, tampak hadir dalam agenda tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, aksi di kantor BUMN tersebut pun masih berlangsung.
