Medan,KPonline, – Hastag Stop Bayar pajak, akhir-akhir ini ramai beredar luas dimedia sosial.Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes rakyat atas ketidak adilan dan kebijakan pemerintah yang jauh dari harapan rakyat.
Rakyat terus diperas tanpa ada keadilan, uang pajak yang distorkan rakyat seharusnya kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya pejabat, membiayai korupsi, atau untuk menindas
Rakyat sudah bekerja keras, berjuang untuk hidup, tapi pemerintah justru menjadikan pajak sebagai alat menekan, bukan menyejahterakan. Jalan rusak, pendidikan mahal, layanan kesehatan minim, sementara fasilitas untuk penguasa mewah dan penuh kemewahan terus-menerus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukan negara. Dari pajaklah pemerintah membiayai gaji dan tunjangan para pejabat negara, gaji dan tunjangan seluruh pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, biaya seluruh pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur, dan belanja kebutuhan nasional lainnya.
Bagaimana jika rakyat berhenti membayar pajak, Apa yang akan terjadi?
Jelas dampaknya kepada perekonomian negara akan lumpuh total, sebab pajak adalah tulang punggung negara yang mendominasi sekurangnya 68% penerimaan negara.Tanpa pajak negara tidak memiliki uang untuk menjalankan roda pemerintahan.
Seruan “Stop bayar pajak” membuat pemerintah ketakutan, karena jika benar-benar dilakukan oleh rakyat secara masif,dampaknya jelas kepada perekonomian negara lumpuh, dan hilangnya kepercayaan dunia internasional.Kekhawatiran ini terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 19 Juli 2022 di Jakarta.
“Saya lihat di medsos ada yang bikin hashtag #stopbayarpajak. Bagi Anda yang tidak bayar pajak, ya berarti Anda tidak ingin tinggal di Indonesia atau tidak ingin lihat Indonesia bagus.”
Pajak seharusnya menjadi alat pemerataan, bukan alat penindasan. Jika pemerintah ingin rakyat taat pajak, maka harus ada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Jika tidak, wajar bila rakyat menuntut perubahan.
Berhenti bayar pajak menjadi senjata protes kepada pemerintah yang paling efektif tapi dampaknya sangat besar.Sehingga solusi terbaiknya bukan dengan cara rakyat berhenti untuk membayar pajak, tetapi meminta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pemerintahan sehingga akan terwujud penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Pemerintah harus menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, memberantas korupsi hingga keakar – akarnya dari hulu hingga kehilir, menerapkan hukum yang maksimal kepada semua koruptor dengan penerapan hukuman mati dan merampas seluruh aset yang dimilikinya.
Tetapi jika pemerintah tetap menutup mata terhadap tuntutan rakyat, maka Stop pembayaran pajak bisa menjadi alternatif terakhir sebagai bentuk perlawanan. (Anto Bangun)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com