Bekasi, KPonline – Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) menggelar aksi unjuk rasa mengepung Kantor Pemerintah Kota Bekasi di Jalapada Kamis, 30 Oktober 2025.
Informasi yang dihimpun koran perdjoeangan aksi digelar karena kekecewaan buruh Bekasi. Pasalnya hingga akhir Oktober 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum juga memulai pembahasan UMK 2026. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Bekasi yang sudah melaksanakannya.
“Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi hari ini menuntut kejelasan dan mendesak kenaikan upah yang signifikan untuk tahun depan,” kata Heru Purdiyanto, Ketua Forum Kota Bekasi.
Sementara koordinator aliansi buruh Bekasi Melawan, Sarino, menjelaskan kronologi mandeknya perundingan. “Sudah ada tiga upaya rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi namun gagal total,” ungkap Sarino.
“Rapat pertama dan kedua sudah dijadwalkan, tetapi dari unsur APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) tidak hadir. Puncaknya pada rapat ketiga, pihak Depeko dari unsur pemerintah daerah menyatakan bahwa anggaran untuk rapat dewan pengupahan tidak ada atau belum ada,” lanjut Sarino.
Alasan ketiadaan anggaran ini dinilai sangat ironis dan mengecewakan bagi kaum pekerja. Sarino menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak serius menangani nasib buruh.
”Sangat miris kalau sampai anggaran untuk rapat dewan pengupahan saja tidak ada. Jangan-jangan ini mengada-ada. Kami sangat menyesalkan ini, apalagi kaum buruh melalui Partai Buruh turut mengusung Wali Kota Bekasi,” kata Sarino. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com