Pagi datang seperti biasa. Sirene pabrik berbunyi, mesin-mesin kembali bernafas, dan jutaan pekerja memasuki gerbang industri dengan langkah yang sama. Cepat, patuh, nyaris tanpa pilihan. Dan dibalik helm proyek, seragam kerja, dan sepatu keselamatan, ada satu harapan sederhana yang selalu dibawa yaitu upah. Sebab bekerja dan mendapatkan upah memang lebih baik daripada tidak bekerja sama sekali. Tanpa kerja, tak ada penghasilan. Tanpa penghasilan, hidup terhenti.
Namun pertanyaan yang jarang mendapat panggung adalah ini: bagaimana bila upah yang diterima tak mampu menopang kehidupan yang layak? Bagaimana bila kerja keras sebulan penuh hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk hidup dengan martabat?
Di atas kertas, sistem pengupahan dibangun dengan logika perlindungan. Upah minimum ditetapkan sebagai jaring pengaman, batas bawah yang dimaksudkan agar pekerja tidak dibayar terlalu murah. Regulasi yang katanya mengadopsi konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sebuah formula yang menghitung komponen dasar seperti makanan, sandang, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Negara hadir, setidaknya secara normatif.
Tetapi kehidupan nyata tak selalu tunduk pada rumus.
Harga kebutuhan pokok merangkak naik tanpa menunggu keputusan tahunan tentang upah. Biaya kontrakan tak mengenal kompromi. Ongkos sekolah, listrik, transportasi, hingga cicilan harian membentuk lingkaran yang tak pernah putus. Di ruang-ruang istirahat pabrik, keluhan serupa berulang dari tahun ke tahun: upah naik, tetapi rasa cukup tak pernah datang.
Fenomena ini bukan sekadar cerita lokal. Organisasi Buruh Internasional (ILO) berulang kali menyoroti bahwa jutaan pekerja di berbagai negara tetap hidup dalam kondisi rentan walau bekerja penuh waktu. Konsep living wage atau upah layak pun mengemuka, menegaskan bahwa pekerjaan seharusnya mampu menjamin kehidupan yang bermartabat, bukan sekadar mencegah kelaparan. Dalam berbagai publikasinya, ILO menekankan bahwa upah minimum sering kali belum identik dengan upah layak, terutama di tengah tekanan biaya hidup dan ketimpangan produktivitas.
Di Indonesia, perdebatan klasik terus berputar: upah minimum vs upah layak.
Pengusaha menyoroti daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Mereka memperingatkan risiko relokasi industri, otomatisasi, dan efisiensi tenaga kerja bila biaya upah meningkat tajam. Argumen ini bukan tanpa dasar. Dunia usaha memang bergerak dalam tekanan pasar, fluktuasi permintaan, dan kompetisi global.
Namun disisi lain, pekerja memandang upah dari sudut yang berbeda: realitas dapur rumah tangga.
Bagi buruh, upah bukan variabel ekonomi abstrak, melainkan batas antara cukup dan kurang, antara harapan dan kecemasan. Upah menentukan apakah anak dapat melanjutkan sekolah, apakah keluarga bisa berobat tanpa hutang, apakah hidup berjalan atau tersendat. Di sinilah konflik logika muncul: efisiensi perusahaan berhadapan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia.
Ironi terbesar lahir ketika kerja penuh waktu tidak lagi menjamin kesejahteraan minimum. Ketika seseorang bekerja lima atau enam hari seminggu, delapan jam sehari atau lebih. Namun tetap terjebak dalam kecemasan finansial kronis. Dimana, ketika lembur bukan jalan menuju tabungan, melainkan sekadar penambal defisit bulanan.
Apakah ini sekadar dinamika ekonomi? Ataukah gejala ketidakadilan yang lebih dalam?
Sejarah memberikan cermin yang tak nyaman. Dahulu, penindasan tenaga kerja tampil vulgar. Mulai dari kerja paksa, kerja rodi, eksploitasi tanpa upah. Namun hari ini, bentuknya lebih halus, terselubung dalam kontrak legal, struktur upah, dan terminologi kebijakan. Tidak ada cambuk. Tidak ada rantai besi. Tetapi ada keterpaksaan ekonomi yang tak kalah kuat.
Merdeka secara politik tidak selalu berarti merdeka secara sosial.
Konstitusi menjanjikan keadilan sosial. Regulasi menjanjikan perlindungan. Tetapi janji itu diuji setiap akhir bulan, ketika slip gaji berhadapan dengan daftar kebutuhan. Di sanalah ukuran keadilan menjadi nyata: apakah kerja menghadirkan rasa aman, atau sekadar memperpanjang siklus bertahan hidup?
Para ekonom sering berbicara tentang produktivitas sebagai dasar rasional kenaikan upah. Logika ini masuk akal: upah idealnya sejalan dengan nilai tambah yang dihasilkan pekerja. Tetapi produktivitas sendiri bukan entitas tunggal. Ia dipengaruhi teknologi, manajemen, investasi, pelatihan, hingga kondisi pasar. Mengaitkan kesejahteraan pekerja semata pada produktivitas individual sering kali menyederhanakan persoalan.
Di sisi lain, serikat pekerja mengangkat isu distribusi nilai ekonomi. Mereka mempertanyakan mengapa pertumbuhan dan keuntungan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan daya beli buruh. Mengapa modernisasi industri kadang justru menghadirkan ketidakpastian kerja dan tekanan upah.
Diskursus pun melebar. Apakah sistem pengupahan kita benar-benar mencerminkan biaya hidup riil? Apakah mekanisme penyesuaian cukup responsif terhadap inflasi aktual? Apakah konsep KHL diperbarui secara dinamis mengikuti perubahan pola konsumsi dan harga?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar retorika aktivisme. Ia menyentuh inti relasi industrial. Bagaimana menyeimbangkan keberlanjutan usaha dan martabat tenaga kerja.
Karena pada akhirnya, stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial saling terkait. Upah yang terlalu rendah menekan daya beli, mempersempit konsumsi domestik, dan berpotensi memicu ketegangan sosial. Upah yang tak realistis bagi dunia usaha berisiko menggerus investasi dan kesempatan kerja. Di antara dua kutub itu, kebijakan publik dituntut cermat, adil, dan adaptif.
Tetapi bagi pekerja di lantai produksi, perdebatan akademik sering terasa jauh. Yang mereka hadapi bukan kurva ekonomi, melainkan kenyataan sehari-hari: harga beras, biaya transportasi, tagihan bulanan. Di ruang hidup itulah makna keadilan diuji tanpa jargon.
Upah, dalam makna terdalamnya, adalah soal martabat.
Ia menentukan apakah kerja menjadi jalan pembebasan atau sekadar rutinitas kelelahan. Ia menentukan apakah kemerdekaan memiliki isi, atau hanya slogan yang menggema setiap perayaan nasional. Sebab kemerdekaan tanpa keadilan sosial mudah berubah menjadi ilusi kolektif yang terdengar indah, tetapi terasa kosong.
Negeri ini dibangun dengan cita-cita besar tentang kesejahteraan bersama. Tentang kerja yang memuliakan manusia. Tentang ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai tujuan, bukan sekadar alat produksi.
Maka ketika upah tak pernah benar-benar sampai ke ujung bulan, ketika kerja keras tak otomatis menghadirkan hidup layak, pertanyaannya bukan lagi semata ekonomi.
Ini pertanyaan tentang arah keadilan. Tentang makna merdeka yang sesungguhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com