Upah adalah hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan upah yang adil dan layak bagi pekerja. Sudahkah pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan melakukan untuk buruh?
Namun, dalam praktiknya, masih banyak pekerja yang tidak menerima upah yang sesuai dengan standar hidup yang layak. Pengusaha seringkali memanfaatkan kelemahan regulasi dan kurangnya pengawasan untuk tidak memenuhi kewajiban membayar upah yang adil.
Pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan upah, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pekerja memiliki akses yang mudah dan cepat untuk melaporkan pelanggaran upah dan mendapatkan keadilan.
Pekerja juga harus sadar akan hak-haknya dan berani memperjuangkan upah yang adil. Serikat pekerja dan organisasi buruh juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan memastikan bahwa pengusaha memenuhi kewajiban membayar upah yang adil.
Seharusnya sesama buruh tidak ada lagi ‘nyinyir’ terlebih ketika bicara perjuangan upah layak yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Dalam konteks pajak, pemerintah harus memastikan bahwa pengusaha yang membayar upah yang adil dan membayar pajak secara tepat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Dalam keseluruhan, upah yang adil dan layak adalah hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan diatur oleh pemerintah. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang sesuai dengan standar hidup yang layak. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com