Bagi rakyat pekerja atau kaum buruh, upah bukan sekadar pendapatan materi berupa uang. Ia adalah denyut nadi kehidupan kelas pekerja. Ia menentukan apakah nasi tersaji di meja makan, apakah anak bersekolah atau berhenti di tengah jalan, apakah rumah tetap berdiri atau digerus cicilan. Namun dalam rapat pengkajian dan penentuan serta penetapannya, upah kerap berubah wajah yang tidak sesuai sebagaimana peruntukannya, dari hak hidup menjadi komoditas politik.
Sejarah perjuangan buruh yang berawal dari Revolusi Industri di Eropa, gelombang mogok besar di Amerika, hingga perlawanan kaum buruh Indonesia sejak masa kolonial selalu bertolak dari satu kata yang sama, yaitu upah. Upah yang layak adalah alasan buruh turun ke jalan, dan tak jarang mereka dipukul, ditangkap, bahkan dibunuh. Namun ironisnya, di negeri yang konstitusinya menjamin penghidupan layak, upah masih diperdebatkan seolah-olah ia sekadar beban.
Di sinilah konfrontasi itu terjadi: antara mereka yang hidup dari upah dan mereka yang hidup dari kekuasaan atas upah.
1. Seberapa Penting Upah bagi Buruh?
Bagi buruh, upah adalah soal hidup dan mati. Ia bukan teori ekonomi, bukan variabel statistik, dan bukan angka kompromi.
Upah adalah:
• biaya makan keluarga,
• ongkos sekolah anak,
• harga kesehatan,
• dan batas antara martabat dan kemiskinan.
Buruh tidak memiliki saham, tidak punya aset produksi, tidak punya kuasa tawar selain tenaga. Ketika upah ditekan, yang dikorbankan bukan efisiensi, melainkan kemanusiaan. Sejarah mencatat, setiap kemajuan upah buruh tidak pernah diberikan secara sukarela dan selalu direbut melalui perlawanan.
2. Seberapa Penting Upah bagi Pejabat Pemerintah Daerah (Bupati dan Gubernur)?
Bagi gubernur, upah sering kali adalah persoalan stabilitas politik.
Ia berdiri di persimpangan:
• tekanan buruh yang menuntut keadilan,
• tekanan pengusaha yang menuntut kepastian biaya,
• dan tekanan pusat yang membawa agenda investasi.
Upah bagi pejabat bukan soal bertahan hidup—gaji mereka tidak bergantung pada UMK atau UMSK. Upah adalah keputusan administratif, yang kerap dibungkus dengan narasi “kepentingan daerah”, “daya saing”, atau “iklim investasi”.
Di sinilah upah berubah dari hak buruh menjadi alat kebijakan bahkan alat tawar-menawar politik.
3. Seberapa Penting Upah bagi Pengusaha?
Bagi pengusaha, upah adalah biaya produksi.
Dalam logika pengusaha, upah ideal adalah upah yang:
• cukup membuat buruh bekerja,
• tapi tidak cukup membuat buruh berdaya.
Pengusaha berbicara tentang efisiensi, produktivitas, dan pasar bebas. Namun sejarah juga mencatat, tanpa regulasi dan tekanan serikat buruh, upah akan selalu ditekan ke titik terendah.
Di meja perundingan, pengusaha bukan tidak peduli pada buruh. Namun tetapi, kepentingan laba selalu lebih dulu berbicara.
4. Seberapa Penting Upah bagi Pejabat Disnaker?
Bagi Disnaker, upah sering kali menjadi dokumen, tabel, dan rumus.
Di atas kertas, mereka adalah wasit.
Dalam praktik, mereka sering terjebak di antara:
• keberpihakan struktural pada kebijakan pusat,
• tekanan politik daerah,
• dan ketakutan pada konflik industrial.
Upah bagi sebagian birokrat berubah menjadi urusan teknokratis, dimana angka naik sekian persen, tanpa benar-benar menyentuh realitas buruh di lapangan.
Ketika keberpihakan hilang, regulasi kehilangan roh.
5. Seberapa Penting Upah bagi Akademisi?
Bagi akademisi, upah sering menjadi objek kajian.
Ia dibedah melalui:
• teori,
• indeks,
• grafik,
• dan seminar.
Sebagian akademisi menjadi suara nurani, membela keadilan sosial. Namun sebagian lain, terutama yang dekat dengan kekuasaan, mengubah ilmu menjadi legitimasi kebijakan yang menekan buruh.
Di sinilah ilmu pengetahuan diuji: berpihak pada kebenaran atau kekuasaan?
Membaca Posisi Dewan Pengupahan Kabupaten/kota (DepeKab): Siapa Mewakili Siapa?
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota seharusnya menjadi ruang demokrasi industrial. Namun realitasnya, ia sering menjadi miniatur konflik kepentingan.
• Buruh membawa kebutuhan hidup.
• Pengusaha membawa kepentingan laba.
• Pemerintah membawa agenda stabilitas.
• Akademisi membawa legitimasi ilmiah.
Pertanyaannya sederhana tapi tajam:
siapa yang paling membutuhkan upah itu?
Jawabannya jelas. Bukan mereka yang berdebat tentangnya, tapi mereka yang hidup darinya.
Setiap keputusan upah adalah keputusan politik. Berpihak atau tidak berpihak. Membela yang lemah atau melanggengkan ketimpangan. Sejarah perjuangan buruh mengajarkan satu hal yaitu ketika upah diperlakukan sebagai beban, maka buruh akan selalu menjadi korban.
Namun ketika upah diperlakukan sebagai hak, maka keadilan sosial menemukan jalannya.
Kini pertanyaannya kembali kepada kita semua. Di lingkaran upah ini, kita berdiri di sisi siapa?
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com