Bekasi, KPonline – Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi menyepakati rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar Rp6.427.656 per bulan, naik Rp488.770,24 atau 8,23 persen dibandingkan UMK 2026 sebesar Rp5.938.885.
Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui rapat maraton di Ruang Rapat Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (20/11/2026). Rapat dipimpin langsung Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Drs. Hj. Ida Farida, M.Si.
Perhitungan kenaikan UMK mempertimbangkan inflasi 3,16 persen, pertumbuhan ekonomi 5,07 persen, serta indeks tertentu (alfa) maksimal 1.
Selain UMK, Depekab Bekasi juga merumuskan usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027. Dalam pembahasan, unsur serikat pekerja sebelumnya mengajukan 130 kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), mencakup sektor pertambangan, otomotif, elektronika, logam, kimia hingga logistik.
Setelah melalui pembahasan, unsur Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan sebanyak 85 kode KBLI untuk masuk dalam cakupan UMSK 2027.
Usulan tersebut terbagi menjadi tiga kelompok nilai, yakni 39 KBLI sebesar Rp6.446.938, sebanyak 17 KBLI sebesar Rp6.440.511, dan 29 KBLI sebesar Rp6.434.083.
Sektor yang masuk dalam usulan tersebut antara lain industri kendaraan bermotor, suku cadang, besi dan baja, semikonduktor, elektronik, plastik, farmasi, kosmetik, makanan dan minuman, hingga tekstil.
Pembahasan pengupahan ini diwarnai perbedaan pandangan antarunsur tripartit. APINDO Kabupaten Bekasi menyatakan keberatan terhadap kenaikan UMK 8,23 persen karena dinilai berdampak pada struktur biaya dan keberlangsungan usaha. APINDO juga menolak penetapan UMSK dengan alasan belum adanya petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
Sementara itu, unsur serikat pekerja dari FSPMI menegaskan pentingnya kenaikan upah yang memperhatikan kesejahteraan buruh serta keberadaan UMSK sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap karakteristik pekerjaan di masing-masing sektor industri.
Rapat berlangsung hingga malam hari dan turut dikawal oleh buruh di kawasan Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi. Pengawalan tersebut menjadi bagian dari perjuangan memastikan aspirasi pekerja masuk dalam rekomendasi pengupahan 2027.
“Sesuai perintah presiden FSPMI untuk tetap mempertahankan indeks tertentu di angka maksimal,” kata M.Indrayana, S.H. yang merupakan ketua tim upah FSPMI Bekasi didampingi dewan pengupahan Kabupaten Bekasi Noto Antoko, Hamdan dan Dedy
Seluruh hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bekasi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.
Penetapan UMK dan UMSK 2027 dijadwalkan paling lambat 25 November 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2027. Dengan demikian, rekomendasi UMK Rp6.427.655 dan usulan 85 sektor UMSK masih menunggu keputusan resmi Gubernur Jawa Barat.