Purwakarta, KPonline – Data menunjukkan tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat mencapai Rp70 juta per bulan, lebih tinggi dari Rp50 juta yang diterima anggota DPR RI hingga Oktober 2025. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan untuk DPRD Jakarta ini bahkan menjadi acuan DPR RI, menunjukkan betapa fantastisnya angka tersebut. Sementara itu, Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menegaskan tidak ada kenaikan tunjangan, melainkan hanya mengikuti regulasi existing. Namun, fakta ini memperlihatkan ketimpangan antara tunjangan legislator dan kondisi ekonomi masyarakat.
Kemarahan rakyat memuncak dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 termasuk di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Menurut Wahyu Hidayat, pengurus Exco Partai Buruh dan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh tanah air telah berujung tragis dengan setidaknya 10 nyawa melayang akibat kericuhan. Wahyu berbela sungkawa dan turut berduka cita serta berharap tragedi serupa tak lagi terjadi di kemudian hari.
“Kaget, ya? Kinerja yang ga kerasa? Apalagi UMP Jawa Barat hanya di Rp2.191.238!” katanya, menyoroti kekecewaan rakyat terhadap kinerja DPRD. Di Jawa Barat sendiri, demonstrasi berubah menjadi kekacauan di beberapa tempat termasuk dengan terjadinya pembakaran Mess MPR RI, perusakan videotron, dan pelemparan sampah pada 4 September 2025. Data dari BBC News Indonesia melaporkan kerusakan fasilitas umum dan situs bersejarah, memperparah krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat.
Solusi harus segera diambil, kata Wahyu yang juga sebagai pendiri Spirit Binokasih adalah:
Pertama, DPRD Jawa Barat harus mencabut tunjangan perumahan seperti yang dilakukan DPR RI per 31 Agustus 2025, sebagaimana diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Kedua, lakukan audit menyeluruh terhadap anggaran tunjangan untuk memastikan transparansi, sebagaimana dituntut oleh KOPEL Indonesia.
Ketiga, manfaatkan kembali rumah dinas yang ada, seperti halnya untuk DPR RI yakni di Kalibata atau Ulujami, yang menurut laporan Kompas masih layak huni meski memerlukan perawatan. Ini akan menghemat anggaran dibandingkan memberikan tunjangan tunai.
Keempat, DPRD harus membuka dialog dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi dan mencegah potensi demonstrasi dengan kericuhan yang mungkin saja terjadi lagi.
Rakyat berhak atas wakil yang berempati. Tragedi 10 korban jiwa adalah pengingat bahwa aspirasi rakyat harus disalurkan secara damai dan didengar dengan serius. DPRD Jawa Barat pun maupun wakol rakyat lainnya harus menunjukkan komitmen dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji. Mari bersama-sama menuntut keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.
Perjuangan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Indonesia yang lebih adil. Bangkit, dan jadilah bagian dari perubahan!
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com