Jakarta, KPonline – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah diguncang isu perombakan pasca penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel diduga terlibat dalam kasus pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Penetapan status tersangka ini membuka peluang reshuffle di posisi Wamenaker. Dalam pusaran kabar tersebut, nama Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, santer disebut sebagai calon kuat pengganti. Meski belum ada keputusan resmi dari Istana, Iqbal buka suara.
“Saya belum dapat kabar apapun, tapi semua itu hak prerogatif Presiden Prabowo. Mungkin ini bentuk aspirasi saja. Tapi siapa pun Wamenaker-nya, kita akan tetap bawa enam tuntutan buruh,” ujar Said Iqbal dalam konsolidasi Partai Buruh di Semarang, Minggu (14/9).
Iqbal pun menegaskan, bila dirinya dipercaya menjabat Wamenaker, ia akan memperjuangkan enam isu utama Partai Buruh, yakni:
1. Penghapusan sistem outsourcing,
2. Penolakan upah murah,
3. Kenaikan UMK 2026 sebesar 8,5–10 persen,
4. Reformasi pajak,
5. Pembentukan Satgas PHK,
6. Penghentian praktik PHK sepihak.
“Jika dipercaya Presiden, kita akan wujudkan enam isu itu. Kami juga mendorong RUU Ketenagakerjaan dan revisi UU Pemilu,” tambahnya.
Iqbal tidak menampik bahwa Kementerian Ketenagakerjaan selama ini kerap disorot sebagai “ladang basah” praktik korupsi. Penetapan Noel sebagai tersangka, menurutnya, hanya puncak dari gunung es.
“Gudangnya korupsi itu harus segera dibenahi. Mulai dari urusan TKA, izin outsourcing, hingga sertifikasi K3. Sudah saatnya ada reformasi menyeluruh di Kemenaker,” tegas Iqbal.
Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang mengurusi hajat hidup para pekerja Indonesia.
Dengan mencuatnya nama Said Iqbal sebagai pengganti, publik kini menanti sikap resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian posisi strategis di Kemenaker, di tengah sorotan tajam terhadap kinerja dan integritas lembaga tersebut.