Di banyak kitab moral dan ajaran etika universal, memberi adalah laku sunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Namun pepatah itu tampaknya kehilangan makna ketika memasuki panggung kekuasaan. Di negeri ini, memberi justru menjadi pertunjukan, dan bantuan sosial berubah menjadi alat promosi.
Program bantuan, subsidi, hingga “kedermawanan negara” hari ini kerap dikemas bukan sebagai kewajiban konstitusional, melainkan sebagai kemurahan hati pemimpin. Kamera disiapkan, dan itu hadir bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk dipuja.
Berbagai kajian kebijakan publik menyebutkan, bantuan sosial sejatinya adalah instrumen sementara untuk melindungi kelompok rentan, bukan candu permanen. Bank Dunia, UNDP, hingga para ekonom pembangunan menegaskan bahwa bantuan tanpa strategi pemberdayaan justru melanggengkan ketergantungan. Namun di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya: bantuan dibagi tanpa arah, tanpa evaluasi, tanpa upaya membangun kemandirian.
Disinilah ironi itu lahir. Saat memberi, tapi lupa mendidik. Saat menolong, tapi tidak membangun daya juang. Lebih ironis lagi, memberi dilakukan bukan demi keadilan sosial, melainkan demi elektabilitas. Popularitas menjadi tujuan, bukan kesejahteraan jangka panjang.
Para pemimpin yang gemar memberi berlebihan sering lupa satu hal mendasar. Hidup tidak pernah mengajarkan manusia untuk dimanjakan. Peradaban besar lahir dari ikhtiar, kerja keras, dan martabat, bukan dari tangan yang selalu menengadah. Ketika negara terlalu sering hadir sebagai dermawan tanpa arah, maka secara tidak sadar negara sedang membentuk mental pengemis kolektif.
Bantuan yang tak disertai pendidikan, lapangan kerja, dan jaminan keadilan struktural hanya akan melahirkan masyarakat yang menunggu, bukan bergerak. Rakyat dilatih untuk antre, bukan berdaya. Diajari berharap, bukan berikhtiar.
Lebih berbahaya lagi, ketika kebijakan memberi itu dilapisi kepentingan pribadi penguasa. Negara berubah menjadi panggung amal pribadi, sementara masalah struktural yang sering terjadi seperti upah tak layak, ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan akses pendidikan malah tetap dibiarkan. Bantuan menjadi penutup luka, bukan penyembuh penyakit.
Satirnya, dalam negara yang kaya sumber daya, rakyat justru dipelihara dalam kemiskinan fungsional. Cukup hidup, tapi tak pernah sejahtera. Cukup makan hari ini, tapi tak punya masa depan. Semua demi menjaga stabilitas citra dan suara.
Memberi memang mulia. Namun dalam konteks kekuasaan, memberi tanpa keadilan adalah manipulasi. Memberi tanpa pemberdayaan adalah kesesatan. Dan memberi demi popularitas adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Negara seharusnya hadir bukan sebagai tangan yang terus menyuapi, melainkan sebagai sistem yang membuat rakyat mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang pandai memberi, melainkan bangsa yang mampu membebaskan warganya dari ketergantungan.
Jika tidak, kita bukan sedang membangun negara kesejahteraan. Kita sedang merawat kemalasan struktural dan itu adalah bom waktu bagi masa depan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com