Siak, KPonline- Minggu (14/9/2025), suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Indra Gunawan Sinulingga di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sejumlah pimpinan serikat pekerja dari berbagai kabupaten/kota di Riau berdatangan, bukan sekadar untuk takziah, tetapi juga untuk menghidupkan kembali api perjuangan yang pernah dinyalakan oleh sosok pejuang buruh itu.
Indra Gunawan adalah nama yang tidak asing di telinga buruh Riau. Sosok bersahaja itu dikenal sebagai salah satu penggagas lahirnya Aliansi Buruh Riau Bersatu (BRB), wadah yang dibangun dari semangat persatuan di tengah serangan kebijakan pemerintah yang semakin menekan kaum pekerja. Pada masa awal berdirinya, Indra dipercaya menjadi ketua aliansi, memimpin perlawanan terhadap regulasi yang dianggap merampas hak-hak buruh.
Di bawah kepemimpinan Indra, Aliansi BRB menorehkan jejak perlawanan yang kuat, terutama ketika Omnibus Law Cipta Kerja digulirkan pemerintah. Regulasi itu dianggap menjadi pintu masuk legalisasi perbudakan modern: memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahkan perlindungan buruh, dan menjadikan upah murah sebagai norma yang dilegalkan negara. “Indra selalu bilang, jangan biarkan buruh dijadikan sapi perah oleh penguasa dan pengusaha. Kita harus lawan!” kenang salah seorang koleganya.
Seiring waktu, tongkat estafet kepemimpinan Aliansi BRB beralih kepada Satria Putra, Ketua DPW FSPMI-KSPI Riau. Ia melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh Indra Gunawan: konsolidasi, perlawanan, dan keberanian untuk menantang kebijakan yang menyengsarakan buruh. Di tangan Satria, aliansi ini semakin menguat sebagai rumah perjuangan bersama, menggalang buruh dari berbagai sektor.
Takziah di Kandis tidak hanya diisi doa dan penghormatan. Di sela-sela isak tangis keluarga, para pimpinan serikat memanfaatkan momentum ini untuk menggelar konsolidasi. Mereka sepakat menghidupkan kembali agenda-agenda perjuangan, terutama menghadapi penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK) 2025 yang akan segera diputuskan pemerintah. “Kita tidak boleh kecolongan lagi. Setiap tahun kita dipaksa menelan pahitnya upah murah, sementara biaya hidup terus melambung,” ujar seorang pimpinan serikat dengan nada getir.
Ketua DPW FSPMI-KSPI Riau, Satria Putra, mengeluarkan pernyataan keras. “Cukup sudah buruh dijadikan tumbal demi kepentingan modal. Pemerintah daerah jangan lagi jadi corong pengusaha. Kalau UMP/UMK 2025 kembali ditetapkan dengan logika upah murah, maka itu sama saja pemerintah sedang mengundang gelombang perlawanan besar-besaran di Riau,” tegasnya.
Rencana Konsolidasi Akbar pun disepakati. Aliansi BRB akan menggerakkan kekuatan buruh lintas sektor untuk memastikan aspirasi buruh tidak lagi diabaikan. Bagi mereka, perjuangan kenaikan upah bukan sekadar angka dalam kertas keputusan, melainkan soal martabat dan kelangsungan hidup kaum pekerja. “Ini bukan soal belas kasihan. Ini hak mutlak buruh yang wajib diperjuangkan,” tambah Satria.
Takziah ini pun akhirnya bermakna ganda: penghormatan terakhir untuk seorang pejuang sejati, sekaligus peneguhan sumpah perjuangan agar api yang dinyalakan Indra Gunawan tidak pernah padam. Di tengah tekanan regulasi yang kian mencekik, Aliansi BRB menegaskan bahwa perlawanan adalah jalan satu-satunya. “Sejarah mencatat, buruh tidak pernah diberi, buruh harus merebut haknya,” demikian pesan yang menggaung dari Kandis.
Penulis, Heri
Sumber FSPMI Riau
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com