Semarang, KPonline – Dalam Aksi Serentak Nasional yang digelar ratusan buruh Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) bersama KSPI dan Partai Buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025), Sumartono selaku KC FSPMI Semarang Raya berkesempatan untuk menyampaikan orasi politiknya.
Sesuai dengan tema dari Aksi kali ini yaitu Hapuskan Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM), Sumartono menegaskan bahwa perjuangan buruh di Jawa Tengah saat ini harus berfokus pada dua hal pokok, yakni kenaikan upah layak dan penghapusan outsourcing.
“Upah layak buruh di Jawa Tengah harus segera diwujudkan. Upah adalah urat nadi buruh di Indonesia. Upah digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk tahun 2026 besok, upah harus benar-benar layak bagi kaum buruh, karena saat ini standar upah di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, termasuk yang terendah,” tegas Sumartono di hadapan massa aksi.
Lebih lanjut, ia juga mengecam praktik outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.
“Outsourcing harus dihapus. Fakta yang terjadi, buruh sering dipaksa membayar uang muka agar bisa bekerja, dan upah mereka pun dipotong untuk menghidupi perusahaan outsourcing. Sistem ini berjalan karena adanya legalitas dalam undang-undang, dan undang-undang itulah yang paling utama harus diubah,” jelasnya.
Menurutnya, perjuangan buruh tidak akan pernah berhenti selama masih ada praktik perampasan hak dan ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan.
“Upah layak dan penghapusan outsourcing bukan hanya soal buruh, tapi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Ain/Sup)