Bandung, KPonline – Pada hari kedua, Jumat (30/5/2025), pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PP SPL FSPMI 2025 yang diadakan di Malibu Convention Hall, Grand Pasundan Convention Hotel Kota Bandung, pada sesi I adalah penyampaian laporan kerja dari masing-masing Ketua Pimpinan Cabang (PC) SPL FSPMI dari berbagai daerah se Indonesia.
Narwoko selaku Ketua PC SPL FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendapat kesempatan paling akhir dalam sesi ini, menyampaikan beberapa hal yang menjadi kendala dan tantangan serta gagasan bagi organisasi.
Mengenai adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam sebuah Perusahaan jika terdapat Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam Perusahaan tersebut, masih belum dapat dimaksimalkan.
Saat ini, Perusahaan dimana Pekerjanya tergabung dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh PUK SPL FSPMI Kabupaten Sidoarjo, belum mencapai angka 100% yang menerapkan PKB di dalam perusahaannya.
Hal tersebut dikarenakan masih ada dari beberapa PUK SPL FSPMI, difokuskan dalam pengawalan melakukan advokasi atas pemenuhan Hak Normatif Pekerja di Perusahaan tersebut.
Mengenai perkembangan organisasi FSPMI yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang organizer, ada beberapa kendala teknis, perihal :
1. Banyak Pekerja dengan status PKWT yang belum diakui sebagai Pekerja PKWTT oleh Perusahaan.
2. Adanya perubahan Perjanjian Kerja dari PKWT yang dialihkan menjadi Pekerja Outsourcing dengan status Pekerja harian, sehingga mudah sekali tidak diperpanjang hubungan kerja oleh Perusahaan.
3. Perusahaan menggunakan sistem Perjanjian Kerja sebagai karyawan harian lepas (freelance) yang hanya memperkerjakan Pekerja tersebut 21 hari kerja dalam 1 bulan kemudian diganti dengan Pekerja baru.
4. Di beberapa Perusahaan, ketika telah berdiri SP/SB yakni Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSPMI, dikemudian waktu muncul SP/SB tandingan untuk mereduksi perkembangan anggota FSPMI dalam Perusahaan tersebut.
Kondisi Ekonomi Global:
Kondisi ekonomi global dan impact dari regulasi Pemerintah yang tidak berpihak kepada Pekerja pada sektor logam tentunya berdampak pada perkembangan organisasi khusus SPL FSPMI.
Kemudahan barang atau produk masuk dari China ke Indonesia sehingga Perusahaan yang bergerak dari pengolahan barang mentah menjadi barang jadi dengan kualitas baik, kalah bersaing di sisi harga jual dengan barang setengah jadi dari Cina yang kualitas barang berbeda jauh.
Hal tersebut berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pada anggota SPL FSPMI, contohnya yang terjadi pada Perusahaan PT. Ispat Indo Sidoarjo.
Menjadi PR bersama organisasi yakni perlunya memperhatikan dinamika selain ekonomi juga inovasi teknologi kedepan, akan dampak yang akan terjadi bagi anggota.
“Kami mempunyai usulan, agar SPL FSPMI mempunyai Tim Kurator sendiri dari internal SPL FSPMI,” kata Narwoko saat menyampaikan kinerja PC SPL dalam forum.
Dengan adanya tim Kurator dari internal SPL FSPMI diharapkan penanganan kasus anggota bisa lebih baik.
Sebagai penutup, Narwoko menyampaikan PR klasik di Organisasi, yaitu apa yang bisa diberikan oleh Organisasi kepada anggota yang telah ter-PHK tetapi masih aktif dalam menjalankan kegiatan dan intruksi dari Organisasi. (Maynang Suhartanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com