Serikat pekerja dalam sejarah pergerakan buruh di seluruh dunia selalu ditempatkan sebagai ujung tombak perjuangan. Mereka bukan hanya wadah berkumpulnya kaum buruh untuk memperjuangkan hak normatif, melainkan juga pelopor dalam meletakkan dasar kesejahteraan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpa serikat pekerja, suara kelas pekerja akan tercecer, terserak, bahkan tenggelam di bawah tekanan kapitalisme yang kerap hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan manusia dibalik mesin produksi.
Di Indonesia, peran serikat pekerja semakin terasa penting ketika realitas kesejahteraan rakyat pekerja masih jauh dari kata layak. Upah minimum yang sering kali tak sebanding dengan biaya hidup, sistem kerja kontrak yang berkepanjangan, hingga praktik outsourcing yang tak kunjung terkendali, menjadi gambaran betapa masih jauhnya jalan menuju keadilan sosial bagi kaum pekerja. Dalam kondisi demikian, serikat pekerja tampil bukan sekadar organisasi, melainkan benteng pertahanan terakhir.
Dan dalam perjalanannya sampai saat ini, perjuangan serikat pekerja tidak hanya berhent sampaii di pintu gerbang pabrik. Mereka kini terus membawa isu-isu kesejahteraan hingga ke ruang publik, bahkan ke meja politik nasional. Ketika serikat pekerja menuntut upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, sesungguhnya yang diperjuangkan bukan hanya angka dalam slip gaji, melainkan keberlangsungan hidup keluarga pekerja: biaya pendidikan anak, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan pokok sehari-hari.
Serikat pekerja juga berperan sebagai pendidik politik kelas pekerja. Mereka mengajarkan anggota untuk memahami hak-haknya, membangun solidaritas, hingga berani bersuara melawan kebijakan yang merugikan. Dari sini kita melihat bahwa serikat pekerja adalah pelopor—pencetus kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan bukan hadiah dari penguasa atau pengusaha, melainkan hasil perjuangan yang harus direbut bersama.
Maka, tak jarang serikat pekerja dicap sebagai pengganggu stabilitas investasi, penghambat pembangunan, atau sekadar kelompok tukang demo. Stigma ini sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan organisasi buruh yang kritis. Bahkan praktik union busting—upaya sistematis untuk melemahkan atau membubarkan serikat pekerja—masih sering ditemukan.
Namun justru di tengah tekanan itulah, serikat pekerja menunjukkan jati dirinya sebagai pelopor. Mereka tetap bertahan, mengorganisir, mendidik, dan memimpin aksi-aksi massa yang menuntut keadilan. Ketika suara rakyat pekerja dibungkam, serikat pekerja hadir untuk memastikan suara itu tetap nyaring terdengar.
Kini, di era modern, tantangan serikat pekerja semakin kompleks. Disrupsi teknologi, ekonomi digital, hingga perubahan pola hubungan industrial, menuntut serikat pekerja untuk beradaptasi tanpa kehilangan roh perjuangannya. Serikat pekerja tidak cukup hanya menuntut kenaikan upah, tetapi juga harus mendorong adanya jaminan sosial yang komprehensif, pendidikan dan pelatihan kerja yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap pekerja sektor informal dan pekerja gig economy.
Jika serikat pekerja mampu menjawab tantangan ini, maka mereka bukan hanya pelopor, tetapi juga penentu arah masa depan kesejahteraan rakyat pekerja. Karena sejatinya, kesejahteraan pekerja adalah fondasi kesejahteraan bangsa. Negara tidak akan maju jika rakyat pekerjanya hidup dalam kemiskinan, ketidakpastian, dan keterasingan.
Singkatnya, serikat pekerja adalah pelopor karena mereka menyalakan api perjuangan di tengah gelapnya ketidakadilan. Mereka mengorganisir kekuatan rakyat pekerja agar tidak tercerai-berai. Mereka menjadi saksi dan sekaligus aktor dalam sejarah panjang perjuangan buruh menuju kesejahteraan.
Bagi rakyat pekerja, serikat pekerja bukan sekadar organisasi: ia adalah rumah, benteng, dan pelita. Maka, selayaknya kita menyadari bahwa ketika serikat pekerja berdiri tegak, sesungguhnya yang sedang diperjuangkan adalah kesejahteraan kita semua sebagai rakyat pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com