Jakarta, KPonline – Serangan masif buzzer yang diarahkan kepada Presiden KSPI yang juga Presdien Partai Buruh Said Iqbal belakangan ini justru membuka satu fakta penting. Bahwa kritik yang ia sampaikan terkait penetapan upah minimum di Jawa Barat adalah valid dan mengenai inti persoalan. Dalam politik kebijakan publik, ketika argumen tak mampu dipatahkan secara substansial, yang sering muncul adalah serangan personal. Dan itulah yang kini terlihat.
Alih-alih menjawab data dan argumentasi tentang dipangkasnya rekomendasi UMSK serta minimnya keberpihakan pada kebutuhan hidup layak buruh, para buzzer memilih menggiring opini dengan narasi negatif terhadap sosok Said Iqbal. Ini bukan sekadar perdebatan biasa; ini adalah strategi pengalihan. Kritik diarahkan ke orangnya, bukan ke kebijakannya. Padahal substansi yang dikritik jelas, yakni rekomendasi upah sektoral yang disusun melalui mekanisme resmi justru banyak dicoret dalam keputusan akhir.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang kerap disingkat KDM dan lingkar komunikasinya semestinya menjawab pertanyaan kunci yang disampaikan Said Iqbal. Mengapa ratusan item rekomendasi UMSK dihapus atau dikurangi? Mengapa proses yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan dewan pengupahan berujung pada keputusan yang menjauh dari realitas biaya hidup pekerja? Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, serangan buzzer hanya memperkuat kesan bahwa kebijakan tersebut bermasalah.
Dalam demokrasi, kritik adalah mekanisme koreksi. Said Iqbal menyampaikan kritik berbasis data, prosedur, dan dampak nyata bagi buruh. Ia tidak menyerang pribadi, melainkan kebijakan. Maka ketika respons yang datang justru berupa delegitimasi personal melalui buzzer, publik patut bertanya. Apa yang sedang ditutupi?
Serangan semacam ini juga menunjukkan ketimpangan arena wacana. Ketika buruh dan serikat pekerja menyuarakan keberatan, yang mereka hadapi bukan dialog kebijakan, melainkan perang opini. Ini ironis, karena kebijakan upah menyangkut hajat hidup jutaan keluarga pekerja di Jawa Barat. Seharusnya, perdebatan dibuka secara transparan, bukan ditutup dengan noise digital.
Pada akhirnya, gaduh buzzer KDM justru menjadi indikator, bahwa kritik tersebut tepat sasaran. Jika kebijakan upah memang adil dan berpihak, bantahan paling efektif adalah data, argumen, dan transparansi. Bukan serangan personal. Dan di titik inilah posisi Said Iqbal justru semakin kuat. Kritik yang ia sampaikan berdiri di atas substansi, sementara lawannya memilih keributan.
Kahar S. Cahyono, Wakil Presiden FSPMI/KSPI dan Exco Pusat Partai Buruh
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com