Tangerang, KPonline – Peran pemerintah pusat maupun daerah saat ini sangat menentukan dalam mendukung dialog sosial, di tengah maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan belakangan ini.
Sekretaris Umum PP SPL FSPMI, Supriyanto di sela-sela rapat rutin pengurus mengatakan pentingnya dialog sosial dan mendorong perundingan bipartit di tingkat perusahaan antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh.
Menurut dia, komunikasi yang lebih terbuka antara pengusaha dan serikat pekerja akan menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan.
PHK jelang lebaran terus saja terjadi di berbagai daerah sehingga peran pemerintah sangat berarti untuk mewujudkan dialog sosial.
“Pentingnya dialog sosial antara pengusaha dan serikat pekerja merupakan bagian konsep hubungan industrial Pancasila, yang menekankan penyelesaian masalah secara dialogis, bukan konfrontatif. Pengusaha dan serikat pekerja memahami posisi serta kepentingan masing-masing. Sehingga dapat mencapai keseimbangan yang saling menguntungkan,” ujarnya di Tangerang, Rabu (12/3/2025).
Sebagai tindak lanjut dialog sosial, forum diskusi perlu diselenggarakan sebagai wadah untuk membangun kesepahaman mengenai arah kebijakan ketenagakerjaan ke depan. Seraya merumuskan strategi yang melindungi pekerja dan memperkuat daya saing dunia usaha dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan.
“Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja harus terus memperkuat dialog sosial Karena pada akhirnya, perlindungan tenaga kerja yang paling kuat adalah melalui penciptaan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan,” pungkas Supriyanto. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com