Satu Komando, KC Dan Pimpinan Cabang FSPMI di Riau Tolak Upaya Munaslub Ilegal di Bekasi

Pelalawan, KpOnline-
Gelombang dukungan terhadap legitimasi hasil Kongres VII FSPMI Jakarta terus mengalir deras dari berbagai lini organisasi di Provinsi Riau. Menanggapi adanya upaya penyelenggaraan agenda tandingan oleh sekelompok pihak di Bekasi pada 6 Maret 2026, para pimpinan cabang dan sektor FSPMI di Riau menyatakan sikap tegas untuk tetap berada dalam satu garis instruksi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Riau dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI.

Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Pelalawan, Yudi Efrizon, menegaskan bahwa soliditas anggota di tingkat daerah adalah harga mati. Beliau menginstruksikan seluruh jajaran di Pelalawan untuk tidak tergiur dengan gerakan yang mencoba mencederai konstitusi organisasi.

“Kami di Pelalawan tetap tegak lurus. Bagi kami, Kongres yang sah adalah yang dilaksanakan di Ancol pada Februari lalu. Segala bentuk gerakan tambahan di luar itu, apalagi yang bersifat memecah belah, adalah tindakan inkonstitusional yang harus kita lawan bersama”, tegas Yudi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri (PC SPAI) Riau Raya, Surya, mengingatkan bahwa kekuatan serikat pekerja terletak pada disiplin organisasi. Ia menilai upaya yang dipelopori oleh segelintir oknum SPEE tersebut sebagai langkah yang merugikan perjuangan buruh secara luas. “SPAI Riau Raya berkomitmen menjaga marwah federasi. Kami meminta seluruh anggota untuk tetap tenang dan fokus pada advokasi anggota di lapangan, serta tidak terprovokasi oleh agenda-agenda yang tidak memiliki dasar hukum organisasi yang kuat”, ujar Surya.

Dari Sektor Perkebunan Dan Kehutanan, Ketua PC SPPK Riau Raya, Martius Effendi, turut menyuarakan penolakan keras terhadap segala bentuk dualisme kepemimpinan. Menurut Martius, ketidakpuasan terhadap hasil Kongres seharusnya disalurkan melalui mekanisme yang elegan, bukan dengan memaksakan kehendak melalui forum ilegal. “Instruksi dari DPW Riau sudah sangat jelas. Kami di SPPK Riau Raya akan patuh sepenuhnya pada arahan DPP di Jakarta. Jangan sampai energi kita habis untuk urusan internal yang dipaksakan oleh pihak yang tidak mau menerima hasil demokrasi organisasi”, ungkapnya.

Langkah sinkronisasi antara KC dan PC ini merupakan respons cepat atas beredarnya undangan Munaslub yang dianggap “liar” oleh struktur resmi. Penegasan dari para tokoh buruh di Riau ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya delegitimasi hasil Kongres Februari 2026 tidak mendapatkan tempat di Bumi Lancang Kuning. Mereka sepakat bahwa kepatuhan pada AD/ART adalah fondasi utama agar serikat tetap disegani oleh pemerintah maupun pengusaha.

Sikap kolektif ini juga menjadi bentuk proteksi organisasi agar anggota di tingkat akar rumput tidak terjebak dalam kebingungan administratif. Dengan adanya pernyataan sikap ini, diharapkan seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) di bawah naungan KC Pelalawan, SPAI, maupun SPPK tetap fokus pada kerja-kerja organisasi yang nyata. Persatuan ini dianggap krusial untuk memastikan agenda perjuangan upah dan perlindungan hak buruh di tahun 2026 tetap berjalan tanpa gangguan internal.

Sebagai penutup, seluruh elemen pimpinan tersebut menyatakan siap menerima konsekuensi organisasi dan akan menindak tegas jika ada pengurus di bawah naungan mereka yang terbukti membelot atau mengikuti agenda ilegal tersebut. “FSPMI adalah organisasi yang besar karena kedisiplinannya. Kita masuk dalam satu pintu, maka kita keluar juga dalam satu pintu. Satu komando adalah kunci kemenangan kita”, Tutup Yudi Efrizon