Pelalawan, KpOnline-
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Riau, Satria Putra, menegaskan komitmen organisasi dalam memperjuangkan penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap praktik upah murah. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat konsolidasi wilayah FSPMI Riau yang digelar di Pekanbaru, Selasa (05/11/2025).
Dihadiri oleh pengurus dari berbagai PUK dan perwakilan sektor industri, perkebunan, serta jasa. Dalam forum tersebut, Satria menyampaikan bahwa sistem outsourcing yang masih marak diterapkan di berbagai perusahaan telah menempatkan buruh dalam posisi yang sangat lemah. Menurutnya, mekanisme kerja alih daya hanyalah cara perusahaan untuk menghindari tanggung jawab terhadap pekerja dan menekan biaya tenaga kerja.
“Kami menolak keras sistem outsourcing. Buruh bukan barang sewaan yang bisa dipindahkan sesuka hati. Kami menuntut kerja layak, perlindungan pasti, dan penghargaan atas jerih payah kaum pekerja,” tegas Satria.
Ia menjelaskan, kampanye HOSTUM (Hapus Out Sourcing dan Tolak Upah Murah) merupakan bentuk perlawanan terhadap praktik hubungan industrial yang tidak berkeadilan. FSPMI, kata Satria, tidak hanya berbicara tentang upah, tetapi juga tentang harkat dan martabat buruh sebagai manusia yang berhak hidup sejahtera di tanah airnya sendiri.
“HOSTUM adalah pesan moral dari buruh untuk bangsa ini. Kami ingin sistem kerja yang manusiawi, bukan sistem rakus yang mengorbankan kehidupan pekerja,” ujarnya.
Satria juga menyoroti kebijakan pengupahan yang dianggap masih berpihak pada kepentingan investor. Ia menilai, pemerintah daerah sering kali lebih sibuk menjaga kenyamanan modal ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat pekerja.
“Sudah saatnya pemerintah berdiri di pihak buruh. Jangan lagi menjadikan alasan investasi sebagai pembenaran untuk menekan upah. Buruh bukan penghalang ekonomi – buruh adalah tulang punggung ekonomi,” katanya.
Dalam rapat tersebut, para peserta konsolidasi sepakat memperkuat jaringan organisasi hingga ke tingkat basis perusahaan, agar perjuangan menolak sistem outsourcing dan upah murah berjalan lebih efektif. FSPMI Riau juga berkomitmen untuk memperluas solidaritas lintas sektor, termasuk melibatkan buruh perempuan dan pekerja di sektor perkebunan yang sering menjadi korban sistem kontrak tanpa jaminan kerja.
“Kita akan bangun kekuatan kolektif. Tidak ada perjuangan yang berhasil tanpa persatuan,” ungkap Satria.
Perwakilan buruh perempuan yang hadir, Rina Anggraini, turut menegaskan pentingnya perjuangan HOSTUM bagi kalangan pekerja perempuan. Menurutnya, sistem kontrak dan upah murah paling banyak menimpa pekerja wanita yang selama ini bekerja di lini produksi dan jasa.
“Kami ingin pemerintah mendengar. Buruh perempuan juga manusia yang butuh kepastian kerja dan penghasilan layak. Jangan terus jadikan kami korban sistem,” katanya penuh emosi.
Menutup rapat konsolidasi, Satria kembali menyerukan semangat persatuan di antara seluruh anggota FSPMI Riau.
“Perjuangan ini panjang, tapi kita tidak sendiri. Hapus outsourcing, tolak upah murah — karena buruh bersatu, rakyat kuat, dan keadilan pasti menang,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com