Jakarta, KPonline-Kongres V Partai Buruh bukan sekadar forum lima tahunan. Ia menjelma panggung ideologi, tempat musyawarah dipertontonkan sebagai jalan utama demokrasi kaum pekerja dan sekaligus ruang tentang bagaimana kekuasaan direbut tanpa harus saling menjatuhkan.
Dalam sidang, tiga nama disebut sebagai calon Presiden Partai Buruh periode 2026–2031: Said Iqbal, Henry Saragih, dan Andi Gani. Namun seperti realitas perjuangan kelas yang terkadang tak selalu ideal, tidak semua bisa hadir di arena. Andi Gani berhalangan hadir karena urusan yang tidak bisa ditinggalkan.
Akhirnya, Selasa malam (20/1) hanya dua nama yang benar-benar berdiri di forum tersebut, yaitu Said Iqbal dan Henry Saragih. Dan seperti yang telah diatur dalam tata tertib Partai Buruh, jalan pertama yang ditempuh bukanlah voting, melainkan musyawarah. Sebab, bagi Partai Buruh, mufakat bukan sekadar metode, melainkan identitas ideologis.
Pimpinan sidang mengatakan, jika musyawarah menghasilkan kesepakatan, maka voting tak diperlukan. Namun jika mufakat gagal diraih, suara peserta kongreslah yang akan berbicara. Demokrasi buruh, tegas namun sederhana.
Dalam forum, musyawarah pun dilakukan. Dan hasilnya kemudian disampaikan langsung oleh Henry Saragih, bukan sebagai rival yang kalah, tetapi sebagai kawan seperjuangan yang memilih melangkah bersama.
Dalam pandangannya, Henry Saragih menegaskan bahwa perjuangan Partai Buruh ke depan membutuhkan kesinambungan kepemimpinan. Targetnya jelas dan tanpa basa-basi, yakni menang Pemilu 2029. Menurutnya, secara teori dan praktik, kekuatan petani, buruh, nelayan, dan masyarakat desa yang bersatu adalah rumus klasik yang tak pernah gagal. Asal dijalankan dengan konsisten.
“Karena itu,” tegas Henry, “forum sepakat melanjutkan Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh periode 2026–2031”.
Pernyataan itu seolah menjadi palu tak kasat mata. Dan secara prosedural, pimpinan sidang menjalankan ritual demokrasi dengan sebagaimana mestinya. Palu baru diketok setelah semuanya jelas, nyata, dan sah. Dengan satu ketukan, Said Iqbal resmi ditetapkan sebagai Presiden Partai Buruh periode 2026–2031.
Dalam pidato singkatnya sebagai presiden terpilih, Said Iqbal tidak berbicara sebagai penguasa. Ia memilih diksi pelayan. Dengan menyebut nama Tuhan dalam berbagai keyakinan, ia menyatakan kesiapannya melayani buruh, petani, dan rakyat kecil di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota.
Namun jangan salah, dibalik nada rendah hati itu, terselip pesan ideologis yang tajam. Said Iqbal menegaskan bahwa partai politik adalah alat untuk merebut kekuasaan dalam arti yang positif. Sebab, jika orang-orang baik enggan masuk ke politik, maka kekuasaan akan diisi oleh mereka yang tak peduli pada nasib rakyat kecil.
Ia mengutip pengalaman global, Antoni Albanese di Australia, pemimpin yang lahir dari rahim kelas pekerja dan menang karena negaranya adalah negeri buruh. Indonesia, kata Said Iqbal, tak berbeda. Lebih dari 54 persen Produk Domestik Bruto disumbang oleh sektor industri. Indonesia adalah negeri industri, dan seharusnya dipimpin oleh kekuatan yang lahir dari industri itu sendiri.
Target pun disebut tanpa ragu. Mulai dari kursi DPRD, kekuatan di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga pusat-pusat kota industri. Semua harus direbut. Karena bagi Partai Buruh, kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mengubah nasib.
Kongres V pun mencatat satu kesimpulan yang sederhana. Dimana dalam Partai Buruh, musyawarah bisa lebih cepat dari voting, dan keputusan besar kadang lahir bukan dari pertarungan, melainkan dari kesadaran bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com