Said Iqbal Bongkar Sejarah Kelam Layanan Kesehatan Indonesia di Kongres VII FSPMI

Said Iqbal Bongkar Sejarah Kelam Layanan Kesehatan Indonesia di Kongres VII FSPMI
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh dan Ketua Majelis Nasional FSPMI, Said Iqbal | Foto by Eddo (MP Bekasi)

Jakarta, KPonline-Pidato Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Majelis Nasional FSPMI, Said Iqbal, dalam Kongres VII FSPMI yang diselenggarakan di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta. Minggu (8/2/2026), memilih membuka luka lama bangsa ini. Kisah tragis seorang ayah yang menggendong anaknya berkeliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, ditolak karena tak mampu membayar biaya perawatan, hingga akhirnya sang anak meninggal dunia.

Kisah itu bukan sekadar cerita pilu. Bagi Said Iqbal, tragedi tersebut adalah titik balik perjuangan buruh Indonesia. Sebuah momen yang mengubah arah gerakan, dari semata soal penghasilan layak, menjadi perjuangan hak hidup yang paling mendasar: hak atas kesehatan.

“Cerita itu yang akhirnya diputuskan di Kongres 2006, bahwa jaminan sosial harus mencakup seluruh penyakit, tanpa diskriminasi, dan berlaku seumur hidup,” tegas Said Iqbal di podium kongres.

Ia mengingatkan, sebelum sistem jaminan sosial nasional diperjuangkan dan lahir, akses kesehatan di Indonesia adalah kemewahan. Rumah sakit bisa menolak pasien hanya karena alasan biaya. Penyakit bukan lagi soal medis, melainkan soal isi dompet.

Hari ini, menurut Said Iqbal, situasinya telah berubah secara fundamental. Jaminan kesehatan kini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi alasan sah bagi rumah sakit untuk menolak pasien hanya karena tidak mampu membayar di muka. Perubahan ini, kata dia, bukan hadiah dari kekuasaan, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan konsisten gerakan buruh.

“Iuran BPJS Kesehatan nilainya bahkan kurang dari 3 dolar Amerika Serikat per bulan. Tapi dari angka sekecil itu, jutaan nyawa terselamatkan,” ujarnya dengan nada menekan.

Iqbal kemudian menyentil realitas pahit biaya medis. Operasi jantung, misalnya, bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah—angka yang mustahil dijangkau buruh dan rakyat kecil.

“Operasi jantung bisa puluhan bahkan ratusan juta. Kalau orang sakit jantung ditanya uang dulu, itu bukan pengobatan, itu hukuman mati. Dan kami yang berjuang agar itu tidak terjadi lagi,” katanya.

Pidato tersebut seolah menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh bukan hanya soal kenaikan upah tahunan, melainkan tentang memastikan negara hadir melindungi warganya saat paling rentan.

Bagi Said Iqbal, jaminan sosial adalah bukti bahwa perjuangan kolektif bisa mengubah kebijakan, dan kebijakan bisa menyelamatkan nyawa.