Bekasi, KPonline – Fraksi Bintang Persatuan Buruh DPRD Kabupaten Bekasi dalam Rapat Paripurna menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD TA 2025 sebagai berikut :
Pendapatan Daerah
Perubahan APBD 2025 mencatat kenaikan pendapatan menjadi Rp7,90 triliun dari Rp7,63 triliun, terutama dari transfer pusat.
PAD justru menurun, sehingga diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa membebani rakyat,Pekerja.
Belanja Daerah
Belanja daerah berkurang Rp171,58 miliar menjadi Rp8,29 triliun.
Efisiensi jangan menyentuh sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.
Pembiayaan Daerah
Pembiayaan netto turun dari Rp834,81 miliar menjadi Rp398,17 miliar akibat berkurangnya SiLPA.
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi agar serapan anggaran lebih optimal.
Program Prioritas
Fraksi mendukung prioritas pada tata kelola, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Namun, perlu penekanan pada pelatihan kerja, peningkatan produktivitas buruh, serta penguatan UMKM.
Catatan Khusus
Efisiensi belanja diarahkan pada pengurangan biaya perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial.
Perlindungan sosial bagi buruh terdampak PHK serta program pemberdayaan desa dan lingkungan harus diperkuat.
Kesimpulan
Fraksi Bintang Persatuan Buruh dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2025 untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan penyempurnaan dilakukan demi kepentingan rakyat pekerja dan masyarakat Kabupaten Bekasi, Sekretaris Fraksi Bintang Persatuan Buruh Surohman, S.H., M.Kom.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com