Karawang, KPonline – Ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) yang terdiri FSPMI, FSP KEP SPSI, FSP TSK SPSI, FSP RTTM SPSI, FSP LEM SPSI, FSPEK Kasbi, Sarbumusi dan Plus (+) terdiri dari Sepetak, PPMI, FBK, serta Aliansi BEM Karawang dan Komite Rakyat Sipil Karawang (KRSK) memadati halaman Pemda Karawang dalam aksi besar bertajuk “Karawang Poek” (Karawang Poek = Gabungan Aksi Karawang). Rabu (12/11/2025)
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 pagi ini diikuti sekitar 6.700 massa dari berbagai organisasi buruh, petani, dan mahasiswa. Mereka bergerak dari berbagai titik kumpul, mulai dari kawasan industri barat, timur, hingga luar zona dengan membawa berbagai atribut perjuangan seperti spanduk, baliho, dan poster yang berisi tuntutan rakyat Karawang.
Tujuh Tuntutan Utama Aksi Karawang Poek, Aliansi besar ini menyuarakan tujuh tuntutan utama, yaitu:
1. Hapuskan Pemagangan dan Cabut Perbup No. 19 Tahun 2025.
Massa mendesak Pemkab Karawang segera mencabut peraturan tersebut dan menggantinya dengan Perbup Anti Pemagangan.
2. Tetapkan Kenaikan Upah 2026 sebesar 10%.
3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industrialisasi di Setiap Desa.
4. Wujudkan Pendidikan Gratis yang Ilmiah dan Berbasis Kerakyatan.
5. Hapuskan Outsourcing dan Sistem Kontrak.
6. Ciptakan Lapangan Kerja Formal untuk Menekan Pengangguran.
7. Tolak Badai PHK dengan Alasan Apa pun.
Selain itu, massa juga menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPRD Karawang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam audiensi resmi di ruang rapat Pemda Karawang, perwakilan aksi diterima langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Saepuloh, S.E, Ketua DPRD H. Endang Sodikin, dan Kadisnakertrans Hj. Rosmala Dewi.
Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati beberapa poin penting:
1. Pemerintah akan membahas dan mengevaluasi Perbup No. 19 Tahun 2025 dalam waktu 14 hari bersama Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Karawang.
2. Kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 10% akan dibahas dalam Dewan Pengupahan.
3. Pemerintah berkomitmen melaksanakan reformasi agraria dengan membebaskan pajak lahan pertanian hingga 3 hektare bagi warga Karawang.
4. Pemkab telah menjalankan program Pendidikan Karawang Cerdas menuju pendidikan gratis bertahap.
5. Soal penghapusan outsourcing, Pemda akan menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat karena menjadi kewenangan nasional.
6. Pemerintah daerah berfokus pada penciptaan lapangan kerja formal.
7. Semua pihak berkomitmen mencegah terjadinya PHK massal di wilayah Karawang.
Solidaritas Buruh, Petani, dan Mahasiswa Menggema di Karawang
Koordinator Lapangan Aksi Karawang Poek dari FSP KEP SPSI H. Suparno PS, S.H bersama jajaran wakorlap dari berbagai organisasi menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk persatuan rakyat Karawang dalam menolak segala bentuk kebijakan yang merugikan buruh, petani, dan mahasiswa.
“Ini bukan sekadar aksi, tapi perlawanan terhadap sistem yang menindas. Kami akan terus kawal hasil audiensi hingga terealisasi,” tegasnya salah satu orasi di atas Mobil Komando
Sementara itu, Bupati Karawang menyatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan secara konkret, serta membuka ruang dialog lanjutan bersama perwakilan buruh dan masyarakat.
Aksi Karawang Poek Jadi Simbol Perlawanan Rakyat
Dengan semangat yang membara dan suara yang menggema di halaman Pemda, aksi “Karawang Poek” hari ini menjadi momentum penting bagi gerakan rakyat Karawang untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan pendidikan yang berkeadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
