Jakarta, KPonline – Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) dari Jabodetabek memadati kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (28/8). Aksi besar ini juga berlangsung serentak di berbagai daerah oleh puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Gerakan buruh tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bersama jajaran pimpinan serikat pekerja tingkat nasional.
Aksi ini digelar sebagai bentuk konsistensi gerakan buruh menagih janji negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi kaum pekerja dan rakyat kecil. Dalam orasinya, Said Iqbal menegaskan bahwa tuntutan buruh bukan hanya untuk kepentingan kelas pekerja, melainkan juga demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami hadir di depan DPR RI untuk menyuarakan suara kaum buruh dan rakyat kecil. Tuntutan ini bukan hanya kepentingan pekerja, tetapi juga untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Pemerintah dan DPR tidak boleh menutup telinga terhadap jeritan rakyat,” tegasnya.
Enam Tuntutan Utama Buruh
Dalam aksi ini, buruh menyuarakan enam tuntutan strategis kepada pemerintah dan DPR:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Buruh mendesak kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
2. Stop PHK. Pemerintah diminta segera membentuk Satgas PHK untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja.
3. Reformasi Pajak Perburuhan. Naikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak atas pesangon, THR, JHT, serta hentikan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw. Regulasi ini harus menjamin kepastian kerja, upah layak, dan perlindungan sosial.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset. Sebagai langkah konkret memberantas korupsi yang merugikan rakyat.
6. Revisi RUU Pemilu. Mendesak redesign sistem Pemilu 2029 agar lebih demokratis, adil, dan partisipatif.
Said Iqbal menegaskan bahwa perjuangan kaum buruh tidak akan berhenti pada aksi ini saja. Menurutnya, perubahan nyata hanya bisa terwujud jika kebijakan negara berpihak pada kelas pekerja, bukan segelintir elite pemilik modal.
Aksi hari ini pun menjadi penanda bahwa buruh Indonesia masih ada dalam mengawal agenda-agenda kerakyatan.
Ribuan massa aksi terlihat membawa bendera serikat, spanduk tuntutan, hingga poster-poster yang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Aksi serupa yang juga digelar di berbagai daerah menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan bukan hanya persoalan lokal, melainkan problem nasional yang menuntut perhatian serius dari negara.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com