Ribuan Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Said Iqbal Tegaskan Tiga Tuntutan Utama

Ribuan Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Said Iqbal Tegaskan Tiga Tuntutan Utama
Presiden KSPI Said Iqbal di lokasi demo buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022)

Jakarta,KPonline –  Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSPSI Andi Gani (AGN), serta Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senin (22/9). Dalam aksi tersebut, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR.

Tuntutan pertama, kata Iqbal, adalah penegakan supremasi hukum dan supremasi sipil. Ia menegaskan, pengamanan gedung DPR maupun institusi pemerintahan seharusnya menjadi tugas Polri, bukan TNI. Menurutnya, TNI lebih difokuskan pada urusan pertahanan, sementara kepolisian perlu direformasi agar lebih profesional, humanis, serta mengedepankan pendekatan persuasif. “Kami tidak setuju dengan wacana pencopotan Kapolri, karena itu hanya akan menimbulkan hidden agenda. Yang kami minta adalah reformasi sistem kepolisian,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Tuntutan kedua adalah HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Said Iqbal mendesak pemerintah menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen serta mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, dan waktu kerja, sebagaimana telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168 Tahun 2024.

Tuntutan ketiga adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Said menegaskan, sesuai Putusan MK, DPR dan pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk merampungkan regulasi tersebut. “Sudah satu tahun berlalu sejak putusan itu, tapi pembahasan belum berjalan serius. DPR harus segera menyelesaikan RUU ini dalam sisa waktu satu tahun ke depan,” tegasnya.

Said Iqbal juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya dan akan terus diperbesar apabila pemerintah dan DPR tidak menindaklanjuti tuntutan buruh. Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan konsep rancangan RUU, formula kenaikan upah, serta strategi lobi politik kepada pemerintah dan DPR. “Namun aksi tetap kami lakukan sebagai pengingat agar tuntutan buruh tidak diabaikan,” tutupnya.

Pos terkait