Rekomendasi UMK dan UMSK Kabupaten Bekasi Resmi Ditandatangani Bupati, Selangkah Menuju Penetapan Upah 2027

Rekomendasi UMK dan UMSK Kabupaten Bekasi Resmi Ditandatangani Bupati, Selangkah Menuju Penetapan Upah 2027

Bekasi, KPonline – Kabar penting datang dari Kabupaten Bekasi. Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Bekasi tahun 2027 telah resmi ditandatangani oleh Bupati Bekasi.

“Penandatanganan rekomendasi tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027 karena Dokumen rekomendasi ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah oleh pemerintah provinsi” sebut Sarino selaku ketua aliansi buruh Bekasi melawan.

Bagi kaum buruh di Kabupaten Bekasi, rekomendasi UMK dan UMSK bukan sekadar persoalan angka. Di balik proses tersebut terdapat harapan jutaan pekerja dan keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

Terlebih Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Kontribusi para pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sudah semestinya diimbangi dengan kebijakan pengupahan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kaum buruh.

“Penandatanganan rekomendasi ini tentu menjadi tahapan yang patut diapresiasi. Namun, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Masih ada tahapan berikutnya hingga keputusan resmi penetapan UMK dan UMSK tahun 2027 diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat” sambut Noto antoko selaku salah satu anggota dewan pengupahan unsur serikat pekerja fspmi .

Kaum buruh berharap rekomendasi yg telah ditandatangani Bupati Bekasi tersebut benar2 mencerminkan aspirasi pekerja, baik dari sisi kenaikan UMK maupun penetapan UMSK bagi sektor-sektor industri yang memiliki karakteristik dan risiko pekerjaan tertentu dengan UMSK sendiri sebanyak 85 KBLI yang terbagi menjadi tiga kelompok nilai, yakni 39 KBLI sebesar Rp6.446.938, sebanyak 17 KBLI sebesar Rp6.440.511, dan 29 KBLI sebesar Rp6.434.083.

Namun perjuangan belum berakhir meski penandatanganan rekomendasi sudah di lakukan pada hari ini Sabtu 21 November 2026 oleh Bupati Bekasi Asep Surya atmaja dan itu menjadi bukti bahwa proses pengawalan upah terus berjalan.

Selanjutnya, konsistensi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan agar aspirasi kaum buruh tidak berhenti sebatas rekomendasi.

Bagi kaum buruh, upah layak bukan hadiah dari pengusaha ataupun pemerintah. Upah layak merupakan bagian dari hak pekerja yang harus diperjuangkan dan dilindungi.

Kini, harapan buruh Kabupaten Bekasi tertuju pada keputusan akhir penetapan UMK dan UMSK Jawa Barat tahun 2027.