Bekasi, KPonline – Rapat Koordinasi (Rakor) Jamkeswatch Kabupaten Bekasi dilaksanakan di kantor Konsulat Cabang FSPMI Tambun, Yapink, Sabtu (11/04/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KC FSPMI kabupaten/kota Bekasi Sukamto, pembina Jamkeswatch M.Nurfahroji S.H., serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Jamkeswatch Kabupaten Bekasi.
Hal ini dilakukan sebagai dari upaya memperkuat koordinasi, karena Jamkeswatch salah satu pilar organisasi.
Dalam rapat tersebut, membahas berbagai temuan kasus yang ditemukan dilapangan, serta agenda penting, mulai dari evaluasi kinerja program yang telah berjalan hingga penyusunan rencana kerja selanjutnya.
Selain itu, Rakor juga menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang ada wilayah Bekasi.
M.Nurfahroji S.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan sinergi antar anggota dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap seluruh pengurus dapat lebih solid,dan responsif dalam membantu masyarakat, khususnya dalam hal akses layanan kesehatan,” ujarnya.
Oji menilai layanan kesehatan yang ada sekarang terkesan lepas kontrol apa lagi banyak masyarakat yg BPJS PBI nya pada Non Aktif.
“Banyak ko tim kami dari Jamkeswatch menemukan ketika masyarakat di Bekasi mau berobat tanpa sepengetahuan yang bersangkutan BPJS nya sudah Non Aktif. Dengan posisi seperti itu terpaksa beralih kepesertaannya ke Segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah(PBPU) yang harus bayar sendiri,” tambahnya dengan nada geram.
Senada disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Relawan Jamkeswatch kabupaten Bekasi Budi Prasetyo bahwa layanan kesehatan yang ada sekarang justru bukannya mengalami peningkatan namun malah sebaliknya.
“Jamkeswatch harus segera ambil sikap dalam menyoroti layanan kesehatan yang ada sekarang. Belum lama ditemukan warga Kabupaten Bekasi dengan propesi tukang jualan cilok harus membayar biaya Rumah Sakit karena tidak bisa menggunakan Jamkesda. Sedangkan uang sebelumnya hasil dari pinjam kesana kemari,” tegas pria yang digadang-gadang akan dicalonkan sebagai ketua DPD Jamkeswatch tersebut.
Selain diskusi dan evaluasi, kegiatan ini juga isi dengan penyampaian, masukan terkait kendala yang dihadapi di lapangan.
Beberapa poin pun dicatatakan diantaranya:
1. KC FSPMI akan berkoordinasi dengan PLT Bupati guna menanyakan perihal layanan kesehatan untuk warganya.
2. Ketika mau Audiensi segera lakukan Koordinasi dengan pihak KC FSPMI.
3. Akan segera melakukan audiensi dengan beberapa “Stakeholder” diantaranya Dinas Kesehatan(dinkes), Dinas Sosial(Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Disdukcapil).
4. Mempertanyakan tranfaransi anggaran khusus untuk kesehatan.
Dengan dilaksanakannya Rakor ini, diharapkan Jamkeswatch Kabupaten Bekasi dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai pengawal dan pendamping masyarakat dalam mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan. (Jhole)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com