Jakarta, KPonline – Puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi damai serentak pada 28 Agustus 2025 untuk menuntut kenaikan Upah Minimum tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Aksi ini akan digelar di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota.
Dalam konferensi pers, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan tuntutan utama dalam aksi ribuan buruh adalah Kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%
“Alasan Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum sebesar 8,5% hingga 10,5% berdasarkan perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” jelas Iqbal (20/8/2025).
Lebih lanjut dalam konferensi pers kali ini disampaikan 6 isu yang akan disuarakan dalam aksi 28 Agustus 2025 antara lain :
– Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM): Buruh menuntut penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah.
– Stop PHK: Bentuk Satgas PHK: Buruh menuntut penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pembentukan Satgas PHK.
– Reformasi Pajak Perburuhan: Buruh menuntut kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak perempuan menikah.
– Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw: Buruh menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa menggunakan Omnibus Law.
– Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi, Buruh menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
– Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029: Buruh menuntut revisi RUU Pemilu untuk redesign sistem pemilu 2029
Dalam konferensi pers ditegaskan puluhan ribu bahkan dimungkinkan ratusan ribu buruh dipastikan turun dalam aksi di DPR-RI atau istana negara, “Kami akan lihat efektivitas aksi apakah di DPR-RI, di Istana negara atau keduanya,” jelas Iqbal.
Dalam aksi nanti KSPI dan Partai buruh menagih apa yang sudah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada saat May Day 2025. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com