PT. IM Diduga Lakukan Intimidasi Dan Diskriminasi, Aliansi BRB Provinsi Riau Tegaskan Untuk Lawan

PT. IM Diduga Lakukan Intimidasi Dan Diskriminasi, Aliansi BRB Provinsi Riau Tegaskan Untuk Lawan
Foto: Aliansi Buruh Riau Bersatu (BRB) Provinsi Riau dengan buruh perkebunan

Siak, KpOnline–
Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang dikenal sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar. Namun dibalik suburnya perkebunan, ada kisah perjuangan buruh yang menanti keadilan akan hak dan kewajiban dipenuhi tanpa ketimpangan, Minggu (14/09/2025).

Bersama para pimpinan serikat pekerja Riau yang tergabung dalam Aliansi Buruh Riau Bersatu (BRB), menggelar konsolidasi dan diskusi dengan buruh perkebunan kelapa sawit PT. IVO MAS, yang merupakan bagian dari grup Sinar Mas. Dalam forum ini, para buruh menyampaikan keluh kesah terkait kondisi kerja yang mereka alami sehari-hari.

Banyak dari aspirasi yang disampaikan mengarah pada dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, mulai dari diskriminasi, intimidasi, hingga perlakuan yang diduga mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Aliansi BRB menegaskan akan terus berjuang bersama para buruh untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Menghapus Perbudakan Modern di Perkebunan Sawit”.

Tema ini menegaskan komitmen Aliansi BRB untuk mengakhiri praktik kerja paksa, diskriminasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran hak buruh lainnya yang masih terjadi di sektor perkebunan sawit. Konsolidasi ini juga menjadi ajang memperkuat solidaritas antarpekerja lintas sektor dalam memperjuangkan upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.

Pemerintah Provinsi Riau harus berkomitmen menghapus segala bentuk perbudakan di lingkungan perusahaan, terutama di perkebunan kelapa sawit. Ini bukan hanya persoalan buruh, tetapi juga persoalan kemanusiaan,” tegas perwakilan Aliansi BRB.

Dalam waktu dekat, Aliansi BRB berencana menggelar konsolidasi lanjutan sebagai langkah advokasi bersama, sekaligus menyiapkan strategi untuk mengawal penetapan UMP/UMK 2025 agar lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja.