Pesan itu mengemuka dalam Diskusi Publik Kongres Perempuan Indonesia bertajuk Strategi dan Pemenangan Politik Perempuan Pekerja yang digelar dalam rangkaian Kongres Perempuan Indonesia, agenda besar yang diinisiasi Bidang Perempuan Partai Buruh. Diskusi ini bukan sekadar forum intelektual, melainkan arena pembacaan ulang peta kekuasaan politik nasional dari sudut pandang perempuan kelas pekerja.
Diskusi menghadirkan narasumber lintas latar yang selama ini konsisten mengawal demokrasi dan isu keadilan sosial seperti Gustika Jusuf Hatta (aktivis perempuan), Bivitri Susanti (ahli Hukum Tata Negara STHI Jentera), Eva Sundari (Institut Sarinah), serta Titi Anggraini (PERLUDEM). Diskusi dipandu oleh Anindya Shabrina, Deputy Kesetaraan Gender Exco Pusat Partai Buruh.
Perempuan Pekerja di Tengah Poli-Krisis
Dalam pengantarnya, moderator menegaskan bahwa diskusi ini berlangsung di tengah situasi poli-krisis—krisis ekonomi, krisis ekologis, dan krisis demokrasi yang saling bertaut. Dalam kondisi tersebut, perempuan pekerja menjadi kelompok yang paling terdampak: rentan kehilangan pekerjaan, terhimpit beban reproduksi sosial, namun ironisnya paling minim keterwakilan dalam pengambilan keputusan politik.
“Strategi dan pemenangan politik perempuan pekerja bukan soal mengejar kuota elektoral semata,” ditegaskan Anindya. “Ini tentang memastikan arah gerakan perempuan mampu menjawab tantangan struktural dari kerangka hukum yang belum berpihak, hingga sistem politik berbiaya tinggi yang meminggirkan kelas pekerja”.
Sistem Politik yang Ramah Modal, Bukan Rakyat
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dengan lugas menyebut bahwa sistem ketatanegaraan dan kepartaian Indonesia belum didesain untuk berpihak pada perempuan dan kelas pekerja. Politik hari ini, menurutnya, bekerja layaknya pasar bebas: siapa kuat modal, dia berkuasa.
“Undang-undang partai politik dan pemilu menciptakan barrier to entry yang sangat tinggi,” ujar Bivitri. “Membangun partai dari bawah, partai yang organik, sangat sulit. Yang difasilitasi justru partai-partai yang lahir dari atas, dengan modal besar.”
Ia menegaskan bahwa kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan penting, namun tidak cukup jika sistem lainnya tetap diskriminatif. Tanpa reformasi menyeluruh—dari sistem pemilu, pembiayaan politik, hingga kaderisasi—kuota hanya akan menjadi formalitas.
Politik Biaya Tinggi: Tembok Tak Kasat Mata Perempuan Pekerja
Sorotan tajam juga datang dari Titi Anggraini yang membedah realitas teknis pemilu. Sistem proporsional terbuka, daerah pemilihan luas, dan budaya politik uang membuat peluang perempuan pekerja nyaris mustahil jika tanpa modal besar.
“Untuk maju di level tertentu, biaya politiknya bisa setara menjual rumah—kalau punya rumah,” kata Titi. “Ini realitas pahit yang harus kita hadapi.”
Meski demikian, ia menilai peluang masih terbuka di tingkat lokal dengan dapil yang lebih kecil, sepanjang dibarengi kerja politik kolektif, basis massa yang kuat, dan keberanian melawan praktik politik uang.
Pengalaman Nyata: Ketika Perempuan Muda Dihukum karena Berpolitik
Aktivis perempuan Gustika Jusuf Hatta menghadirkan perspektif interseksional dan pengalaman generasi muda. Ia menyoroti bagaimana perempuan pekerja muda yang terjun ke politik formal justru menghadapi diskriminasi, intimidasi, bahkan ancaman kehilangan pekerjaan.
“Tekanan itu bukan hanya dari masyarakat, tapi dari lingkungan kerja sendiri,” ungkapnya. “Ada propaganda anti-partai yang membuat perempuan pekerja dipersekusi hanya karena berani berpolitik”.
Pengalaman tersebut, menurut Gustika, menunjukkan bahwa perjuangan politik perempuan pekerja bukan hanya melawan sistem negara, tetapi juga melawan budaya anti-demokrasi di tempat kerja dan ruang sosial terdekat.
Dari Kuota ke Kekuasaan Nyata
Sementara itu, Eva Sundari menegaskan pentingnya memastikan keterwakilan perempuan tidak berhenti pada angka, melainkan berujung pada kekuasaan nyata dan kebijakan yang berpihak. Ia mengkritik praktik partai yang sekadar “memajang” perempuan tanpa membangun kapasitas, pendidikan politik, dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
“Tanpa kaderisasi serius dan pendidikan politik yang berkelanjutan, perempuan hanya dijadikan pelengkap,” ujarnya.
Menantang Oligarki, Membangun Politik dari Bawah
Diskusi ini menyimpulkan satu hal penting: perjuangan politik perempuan pekerja adalah perjuangan struktural, bukan personal. Dibutuhkan perubahan sistemik. Mulai dari reformasi hukum, pembiayaan politik yang adil, pendidikan politik, dan penguatan partai-partai yang lahir dari basis rakyat.
Perempuan Partai Buruh melalui forum ini menegaskan bahwa perempuan pekerja tidak lagi ingin sekadar diwakili. Mereka ingin menentukan arah, menulis kebijakan, dan merebut ruang kekuasaan yang selama ini dimonopoli elite.
jika politik terus dibiarkan mahal dan elitis, maka demokrasi akan kehilangan maknanya. Dan perempuan pekerja memilih untuk melawan, bukan menunggu.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com