Medan,KPonline, – Di negara yang sering dilanda bencana alam, kemampuan pejabat dalam merespons keadaan darurat bukan sekadar ukuran kinerja, tetapi pertaruhan nyawa jutaan rakyat.Saat hujan ekstrem datang, sungai meluap, ataupun gempa mengguncang, rakyat tidak menuntut kemewahan dari negara, mereka hanya menuntut kehadiran negara yang sigap, cekatan, dan berpihak.
Oleh sebab itu, pencopotan pejabat yang terbukti gagal mengatasi bencana bukanlah tindakan emosional atau politis, tetapi langkah strategis yang wajib dilakukan Presiden Prabowo untuk menegaskan bahwa pemerintahan ini berdiri di atas prinsip akuntabilitas dan kepentingan rakyat.
1.Bencana Adalah Ujian Kesiapan Negara
Dalam setiap bencana, respons cepat pemerintah adalah faktor pembeda antara penyelamatan dan keterlambatan yang mematikan. Ketidakmampuan pejabat,entah itu menteri, kepala badan, atau kepala daerah,untuk memobilisasi sumber daya, memastikan koordinasi, dan menjamin keselamatan warga adalah bentuk kelalaian administratif yang tidak boleh ditoleransi.
Negara tidak boleh memberlakukan standar ganda, rakyat dituntut patuh pada aturan, sementara pejabat gagal tetap aman di posisinya.
2.Pencopotan sebagai Pesan Politik
Keputusan tegas Presiden untuk mencopot pejabat yang gagal bukan hanya soal mengganti posisi, tetapi memberi pesan keras bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah.
Tindakan ini menegaskan bahwa:
Negara tidak boleh dipimpin oleh mereka yang gagap menghadapi krisis. Loyalitas tidak boleh mengalahkan kompetensi. Jabatan tidak boleh menjadi perlindungan dari konsekuensi.
Ini membangun iklim birokrasi yang produktif, di mana pejabat merasa bertanggung jawab dan berlomba untuk bekerja terbaik, bukan berlindung di balik kekuasaan.
3.Menyelamatkan Kepercayaan Publik
Di era keterbukaan informasi, rakyat dapat melihat dengan jelas mana pejabat yang bekerja dan mana yang hanya tampil di kamera hanya untuk pencitraan. Kegagalan yang dibiarkan tanpa konsekuensi hanya akan mengikis kepercayaan publik kepada pemerintah.
Tindakan tegas Presiden Prabowo sebuah keharusan demi :
Mengembalikan keyakinan rakyat bahwa pemerintah hadir dan bekerja.
Mencegah politisasi bencana dan narasi saling lempar tanggung jawab.
Membangun budaya baru: pejabat yang tak mampu, mundur atau dimundurkan.
4.Menghadirkan Pemimpin Lapangan yang Sesungguhnya
Pencopotan harus diikuti dengan pengangkatan pejabat yang memiliki:
Kapasitas teknis dalam mitigasi dan manajemen bencana. Kecepatan dalam mengambil keputusan. Keberanian turun langsung ke wilayah terdampak. Integritas untuk tidak menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan.
Presiden membutuhkan pemimpin lapangan, bukan pengisi kursi empuk diruangan yang ber AC
5.Konsolidasi Nasional dalam Penanggulangan Bencana
Pejabat yang kuat dan kompeten membantu Presiden mempercepat konsolidasi penanganan bencana secara nasional,dari optimalisasi BNPB, TNI-Polri, hingga koordinasi dengan daerah.
Dengan mengganti pejabat yang gagal, Presiden Prabowo dapat menciptakan struktur komando yang lebih efektif: cepat, fokus, dan berorientasi hasil.
Pada akhirnya, pencopotan pejabat yang gagal mengatasi bencana adalah tindakan yang tidak hanya tepat, tetapi mendesak.
Negara yang kuat hanya dapat berdiri di atas fondasi birokrasi yang kompeten. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, langkah ini bukan saja memperkuat negara, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi rakyat bahwa pemerintah benar-benar berada di sisi mereka ketika bencana melanda.
“Solusi bencana bukan dengan memodifikasi cuaca, seperti kata Bapak Pejabat yang goblok itu” (Anto Bangun)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com