Jakarta, KPonline — Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali turun ke jalan. Kali ini, sasaran aksi diarahkan ke simbol tertinggi diplomasi dunia, yakni Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Menara Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).
Massa aksi yang didominasi warna merah Hitam (Garda Metal-FSPMI) itu bersuara menolak segala bentuk manuver politik internasional yang dianggap mengkhianati perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, khususnya di Gaza.
Presiden Partai Buruh sekaligus KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa PBB seharusnya berdiri di garis terdepan membela korban penjajahan, bukan justru menjadi alat kompromi politik negara-negara adidaya.
“PBB tidak boleh tunduk pada kepentingan politik negara besar yang justru memperpanjang konflik dan penderitaan rakyat sipil,” tegas Said.
Menurutnya, tragedi kemanusiaan di Gaza telah merenggut ribuan nyawa, terutama anak-anak dan perempuan. Situasi ini tidak boleh dibungkus dengan diplomasi palsu yang mengabaikan fakta penjajahan.
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah penolakan keras terhadap bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (World of Peace Gaza).
Said Iqbal menyatakan, bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menyeret bangsa ini duduk satu meja dengan Israel. Negara yang sejak awal tidak pernah diakui Indonesia dan secara nyata melakukan penjajahan atas Palestina.
“Secara moral dan konstitusional, haram hukumnya bangsa Indonesia duduk satu meja dengan penjajah Palestina,” ujar Said Iqbal.
Ia mengingatkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak melibatkan bangsa Palestina. Hal ini dinilai sebagai pengulangan sejarah kelam, seperti Perjanjian Meja Bundar yang membahas nasib Indonesia tanpa melibatkan rakyat Indonesia secara setara.
“Bagaimana mungkin membicarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina tanpa menghadirkan Palestina itu sendiri?” katanya.
Said Iqbal menegaskan, jika Indonesia tetap bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza versi Trump, maka itu sama saja dengan mengingkari prinsip anti-penjajahan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
“Tujuan utama dibentuknya PBB adalah menghapus penjajahan di muka bumi, bukan sekadar mengelola konflik,” tegasnya.
Kemudian, kata Said Iqbal, Partai Buruh dan KSPI juga menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian yang benar-benar berpihak pada rakyat Palestina dan melibatkan mereka secara langsung, bukan dewan perdamaian tandingan yang sarat kepentingan politik global.
“Perdamaian harus lahir dari keadilan, bukan dari meja perundingan yang menyingkirkan korban,” serunya.
Aksi ini juga diwarnai kecaman keras terhadap Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang telah disebut sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Internasional.
“Bagaimana mungkin penjahat perang duduk sejajar dengan Presiden Republik Indonesia?” ujar Said Iqbal.
Ia kembali menegaskan bahwa Partai Buruh dan KSPI mendukung solusi dua negara, Israel dan Palestina. Namun tidak akan pernah mentolerir kejahatan perang dan penjajahan.
Said Iqbal mengungkapkan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Jika pemerintah Indonesia mengabaikan aspirasi moral dan kemanusiaan yang disuarakan Partai Buruh dan KSPI, maka gelombang perlawanan akan diperbesar.
“Kami akan melakukan aksi yang lebih besar, terus-menerus, sampai bangsa Palestina benar-benar merdeka,” tegasnya.
Meski sebagian buruh terhalang banjir di wilayah permukiman dan jalur industri, semangat solidaritas tidak surut.
“Sedikit atau banyak, kami tetap berdiri bersama Palestina,” tutup Said.
Save Palestine.
Freedom for Palestine.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com