Pajak yang dipotong dari gaji buruh menjadi salah satu sumber dana yang “menghidupi” operasional dan gaji pejabat daerah, meskipun mereka tidak mengambil uang langsung dari amplop gaji buruh. Hal ini karena pajak yang dipotong dari gaji buruh merupakan bagian dari pendapatan negara yang kemudian didistribusikan ke daerah melalui sistem perimbangan keuangan negara.
Sistem perimbangan keuangan negara memungkinkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan sebagian pendapatan negara kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, termasuk gaji pejabat dan operasional pemerintahan. Dengan demikian, gaji pejabat daerah secara tidak langsung “dihidupi” oleh pajak yang dipotong dari gaji buruh.
Fakta ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta perlunya memastikan bahwa pajak yang dipotong dari gaji buruh digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, hal ini juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, termasuk buruh, untuk membayar pajak sebagai kontribusi mereka dalam membiayai pembangunan negara.
Namun, perlu diingat bahwa pajak yang dipotong dari gaji buruh harus digunakan secara bijak dan tidak hanya untuk membiayai operasional pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh itu sendiri.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pajak yang dipotong dari gaji buruh digunakan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com