Bekasi, KPonline – Fenomena deretan pejabat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terus berlanjut, memicu kekecewaan masyarakat. Terbaru, beberapa pejabat, termasuk dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terjaring OTT KPK karena dugaan suap dan korupsi.
Kasus ini memicu pertanyaan tentang efektivitas gaji tinggi yang diberikan kepada pejabat pajak. Gaji pegawai pajak DJP memang termasuk yang tertinggi di Indonesia, dengan tunjangan kinerja yang mencapai Rp 117.375.000 per bulan untuk Direktur Jenderal Pajak. Namun, kasus OTT ini membuktikan bahwa gaji tinggi tidak selalu menjamin integritas.
Masyarakat menuntut transparansi dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah praktik korupsi. “Kepercayaan masyarakat semakin menurun karena kasus-kasus seperti ini,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.
Dihimpun koran perdjoeangan, beberapa pejabat yang terjaring OTT KPK antara lain Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, yang diduga terlibat suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. KPK terus berupaya memberantas korupsi, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengawasan. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com