Nyawa manusia dan Kelestarian Lingkungan Tidak Pernah Boleh Menjadi Ongkos Produksi

Morowali, KPonline – Tragedi longsor di fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali mengingatkan kita akan risiko besar industri nikel. Satu pekerja meninggal dunia, tujuh alat berat tertimbun, dan aktivitas dihentikan. Investigasi dijanjikan, tapi apakah ini hanya akan menjadi rutinitas?

Pada Maret 2025 yang lalu, tanggul kolam limbah di kompleks yang sama jebol dan menewaskan tiga pekerja. Ribuan warga terdampak paparan logam berat. Kini, kejadian serupa terulang. Indonesia tengah memposisikan diri sebagai pusat industri nikel dan baterai kendaraan listrik dunia, tapi apakah kita siap dengan risikonya?

Teknologi high pressure acid leach (HPAL) menghasilkan tailing dalam volume masif dan bersifat beracun. Ketika produksi meningkat, risiko pun ikut membesar. Setiap ton MHP dapat menghasilkan limbah berkali lipat lebih besar. Dalam konteks wilayah Morowali yang bercurah hujan tinggi dan rawan aktivitas seismik, pengelolaan tailing bukan sekadar kewajiban administratif, ia adalah soal hidup dan mati.

Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam dan Pertambngan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPLP FSPMI) mengingatkan bahwa keamanan fasilitas tailing harus ditempatkan di atas kepentingan keuntungan. Pernyataan ini seharusnya tidak kontroversial. Dalam industri berisiko tinggi, keselamatan pekerja dan perlindungan lingkungan adalah prasyarat moral dan hukum.

Kecelakaan yang berulang menunjukkan ada persoalan sistemik, bukan sekadar insiden teknis. Jika evaluasi hanya berhenti pada faktor cuaca atau kondisi tanah, maka kita sedang menghindari pertanyaan yang lebih mendasar, apakah tata kelola industri ini sudah sepadan dengan skala risikonya?

Transisi energi yang berkeadilan membutuhkan nikel, tapi tidak boleh dibangun di atas praktik yang mengabaikan keselamatan dan lingkungan. Industri nikel harus memastikan standar pengelolaan limbah yang ketat, transparan, dan diawasi independen.

Audit menyeluruh terhadap seluruh fasilitas tailing berbasis HPAL di Morowali menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. ”Pemerintah harus memastikan bahwa pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan berjalan efektif, bukan reaktif setelah korban jatuh,” kata Supriyanto selaku ketua Umum PP SPLP FSPMI, pada Kamis (26/2/2026)

Lebih lanjut ia menegaskan tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. ”Jika tidak, setiap longsor berikutnya hanya akan menambah daftar korban, dan mempertegas bahwa ambisi industrialisasi kita masih mengabaikan pelajaran paling mendasar, bahwa nyawa manusia dan kelestarian lingkungan tidak pernah boleh menjadi ongkos produksi,” pungkasnya. (Yanto)