Surabaya, KPonline – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur hari ini Kamis (28/08/25). Aksi ini menuntut perhatian pemerintah terhadap berbagai isu ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.
Hingga sore hari, massa buruh masih bertahan di lokasi, menyusul alotnya negosiasi antara perwakilan buruh dengan pihak Gubernur.Beberapa tuntutan utama yang disuarakan oleh buruh KSPI dalam aksi ini mencakup tujuh poin krusial, yakni :
1. Penghapusan Outsourcing: Buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja, terutama terkait dengan jaminan kerja dan kesejahteraan.
2. Kenaikan UMK Jawa Timur 2026: KSPI mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur untuk tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5% dari UMK 2025. Kenaikan ini dianggap penting untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan buruh.
3. Pembentukan Satgas PHK: Untuk mengantisipasi potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, buruh menyerukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK di Jawa Timur.
4. Reformasi Pajak Perburuhan: Tuntutan reformasi pajak mencakup beberapa aspek, yaitu kenaikan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, pajak Tunjangan Hari Raya (THR), dan pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Selain itu, buruh juga menuntut penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
5. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibuslaw: KSPI mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang tidak mengandung unsur Omnibuslaw, yang dianggap merugikan hak-hak buruh.
6. Pengesahan RUU Perampasan Aset: Tuntutan ini menunjukkan dukungan buruh terhadap upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.
7. Revisi RUU Pemilu dan Desain Ulang Sistem Pemilu 2029: Buruh juga menyuarakan perlunya revisi RUU Pemilu dan desain ulang sistem Pemilu 2029, menunjukkan kepedulian mereka terhadap sistem politik yang lebih adil dan representatif.Negosiasi yang berlangsung alot ini menunjukkan betapa seriusnya tuntutan buruh.
Pihak buruh bertekad untuk terus bertahan hingga ada titik terang dari pemerintah provinsi terkait tuntutan-tuntutan tersebut. Situasi di depan Kantor Gubernur masih terpantau kondusif, namun ketegangan tetap terasa seiring berjalannya waktu dan belum adanya kesepakatan.
(Bobby/Surabaya)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
