Menambah Nilai Perjuangan, PC SPPK Riau Raya Hadiri Kongres VII Dan Munas FSPMI

Menambah Nilai Perjuangan, PC SPPK Riau Raya Hadiri Kongres VII Dan Munas FSPMI

Pelalawan KpOnline-
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar agenda tertinggi organisasi, yakni Kongres VII dan Musyawarah Nasional (Munas) SPA FSPMI, yang berlangsung pada 8-10 Februari 2026 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Momentum strategis ini dihadiri oleh perwakilan pengurus dari seluruh Indonesia, termasuk jajaran Pimpinan Cabang (PC) Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan (SPPK) FSPMI Riau Raya.
Kehadiran PC SPPK FSPMI Riau Raya dalam agenda akbar ini menegaskan komitmen perwakilan buruh dari Bumi Lancang Kuning untuk mengawal kebijakan organisasi dan memperkuat perjuangan kaum pekerja di sektor perkebunan, khususnya di wilayah Riau.

Kongres VII yang mengusung tema “Bangga Berjuang Bersama FSPMI” ini menjadi ajang penting untuk merumuskan arah kebijakan organisasi, mengevaluasi hasil perjuangan, serta memilih kepemimpinan nasional FSPMI periode ke depan.

Ketua PC SPPK FSPMI Riau Raya, Martius Effendi, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya konsolidasi di tingkat nasional ini, terutama dalam menghadapi dinamika dunia kerja, tantangan regulasi ketenagakerjaan, dan isu upah layak bagi pekerja sektor perkebunan.

“Kongres ini adalah momentum bagi kita, khususnya di Riau Raya, untuk menyatukan visi dan memperkuat solidaritas. Tantangan ke depan, khususnya di sektor perkebunan dan kehutanan, semakin berat.

“Kami berkomitmen untuk membawa aspirasi pekerja di daerah agar sejalan dengan arah kebijakan strategis hasil kongres ini,” ujar Martius di sela-sela acara.

Kongres VII FSPMI kali ini diproyeksikan dihadiri oleh 1.200 hingga 1.500 peserta dari berbagai daerah, menjadikannya salah satu konsolidasi nasional terbesar buruh metal Indonesia.

Dengan hadirnya pengurus PC SPPK FSPMI Riau Raya, diharapkan hasil Kongres VII ini dapat diimplementasikan dengan kuat di Riau, serta meningkatkan perjuangan dalam melawan praktik kerja tidak adil, mengawal upah layak, dan memperjuangkan jaminan sosial bagi anggota.