Jakarta, KPonline-Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2026, Exco Pusat Partai Buruh menyelenggarakan aksi simpatik di DPR RI pada 7 Maret 2026 dengan mengusung tema strategis: “Memberi untuk Mendapatkan: Politik Reproduksi Sosial Perempuan untuk Peradaban Bangsa.”
Fokus utama IWD 2026 adalah mendorong pengakuan terhadap Kerja Reproduksi Sosial (termasuk kerja perawatan, pengasuhan, dan pengelolaan domestik) sebagai kontribusi ekonomi, sosial, hukum, dan budaya yang nyata. Semua perempuan adalah kelas pekerja! Selama ini, peran krusial perempuan dalam menjaga keberlangsungan tenaga kerja dan keluarga sering kali dianggap sebagai kewajiban alami yang tidak bernilai. Padahal kerja perawatan di rumah maupun komunitas, mendukung produktivitas ekonomi dan stabilitas keluarga kelas pekerja, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Selama ini, keluarga kelas pekerja belum memperoleh layanan publik yang mendukung produktivitasnya. Seperti daycare dan perawatan lansia dengan harga terjangkau, serta fasilitas yang memadai untuk disabilitas.
Partai Buruh memandang bahwa stabilitas ekonomi nasional berdiri di atas bahu perempuan yang melakukan kerja-kerja perawatan di rumah maupun di sektor informal. Sudah saatnya negara hadir memberikan pengakuan sosial, ekonomi, dan hukum yang setara bagi mereka.
Momentum IWD 2026 juga menjadi ajang penguatan Suara Marsinah, sayap perempuan Partai Buruh yang telah diresmikan dalam Kongres Perempuan Indonesia awal tahun ini. Suara Marsinah hadir bukan sekadar sebagai organisasi pendukung, melainkan sebagai wadah penguatan kapasitas politik agar perempuan kelas pekerja mampu menjadi subjek pengambil kebijakan yang substantif di tingkat nasional maupun daerah. Perempuan pekerja selayaknya memiliki suara nyata dalam struktur dan pengambilan keputusan. Kami meyakini bahwa kepemimpinan perempuan di serikat, partai politik, dan lembaga publik dapat memperkuat produktivitas dan mendorong kebijakan yang berpihak pada keluarga kelas pekerja.
Menurut, Rossa Febrianti sebagai koordinator aksi mengatakan bahwa Perempuan pekerja bukanlah penerima kebijakan pasif. “Perempuanlah yang mengambil peran dalam kerja di rumah tangga, pabrik, kantor, jalan raya, ladang, ruang digital, dan ruang-ruang lain. Kami mengelola kehidupan sekaligus penggerak ekonomi. Tantangan seperti upah rendah, fleksibilitas tenaga kerja, dan kerja perawatan bukan masalah pribadi, tetapi isu kesejahteraan nasional yang harus diatasi melalui kebijakan yang komprehensif dan inklusif, ” ujarnya.
Dalam rangkaian aksi, Suara Marsinah Partai Buruh membawa poin-poin tuntutan yang berfokus pada penguatan regulasi dan perlindungan martabat pekerja, antara lain:
1. Kerja Reproduksi Sosial adalah Kerja Bernilai dan Bermartabat. Akui, Hormati, dan Lindungi.
2. Revisi dan Tegakan UU PPMI. Pastikan PMI Zero Cost Recruitment, Perlindungan dari Kekerasan, Jaminan Sosial. Keselamatan PMI adalah Tanggung Jawab Negara!
3. Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga
4. Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
5. Ratifikasi Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas
6. Penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja
7. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sesuai Janji Presiden Prabowo!
8. Wujudkan Revisi UU Ketenagakerjaan PRO-BURUH sesuai Putusan MK No. 168 Tahun 2023.
9. Partisipasi Politik Perempuan Kelas Pekerja Harus Substantif!
10. Usut Tuntas Kasus Pelanggaran HAM Berat, Termasuk kasus Marsinah!
Peringatan IWD 2026 ini, diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan kultural, mulai dari orasi politik, panggung seni, hingga tuntutan-tuntutan strategis. Partai Buruh menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, buruh, mahasiswa, praktisi hukum, hingga aktivis sosial, untuk bergabung dalam memperjuangkan dunia kerja yang lebih adil dan responsif gender.
Perjuangan perempuan bukanlah isu sektoral. Melainkan pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang setara dan bermartabat, demi mewujudkan Negara Kesejahteraan bagi kelas pekerja di Indonesia.