Bekasi, KPonline – Menutup bulan Maret, buruh di Indonesia mulai melakukan pemanasan menuju May Day, Hari Buruh Internasional. Isu utama yang diangkat adalah penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, dua hal yang selama ini membuat pekerja hidup dalam ketidakpastian.
“Kita tidak bisa terus menerus hidup dalam ketidakpastian, Outsourcing memutus kepastian kerja, dan upah murah menekan kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga keadilan sosial.” kata Suparno, S.H. selaku Presiden DPP FSPMI disela-sela open House dan Halal bihalal, Rabu (1/4/2026).
Sementara Nani Kusmaeni pengurus DPP FSPMI mengatakan, Buruh perempuan dan keluarga pekerja adalah yang paling terdampak oleh sistem ini. Mereka seringkali menjadi korban dari praktik outsourcing yang tidak adil, dan upah murah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Kita harus bersatu dan memperjuangkan hak-hak kita, Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau perusahaan untuk memberikan hak-hak kita. Kita harus mengambil inisiatif sendiri dan melakukan aksi nyata,” ungkapnya.
Buruh dari berbagai sektor dan organisasi akan bersatu untuk menuntut hak-hak mereka. Mereka siap melakukan aksi besar-besaran pada May Day nanti, termasuk demonstrasi, long march, dan aksi lainnya.
“May Day bukan seremoni, tapi momentum perjuangan, Saatnya kita bersuara lebih lantang, karena hidup layak bukan permintaan, tapi hak yang harus diperjuangkan,” jelas Nani.
Pemerintah dan perusahaan diharapkan untuk mendengarkan aspirasi buruh dan mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jika tidak, buruh siap melakukan aksi yang lebih besar dan lebih radikal.
“Kita tidak akan mundur, Kita akan terus berjuang sampai hak-hak kita dipenuhi dan keadilan sosial tercapai,” pungkasnya. (Yanto)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com