Pelalawan, KpOnline-
Gelombang serangan di media sosial terhadap Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, kembali mengemuka. Akun-akun anonim, buzzer, hingga pihak yang diduga memiliki kedekatan dengan kalangan pengusaha maupun pemerintah, tampak berupaya membelokkan isu utama: penolakan penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat. Alih-alih berdialog secara terbuka, sebagian pihak justru memilih memukul karakter dan meremehkan perjuangan buruh, Senin (05/01/2026).
Keputusan Gubernur Jawa Barat menghapus UMSK menimbulkan kegelisahan besar. Padahal sejumlah kabupaten/kota telah mengajukan UMSK secara resmi, sebuah mekanisme legal yang diatur untuk memberikan keadilan bagi sektor kerja dengan beban dan risiko berbeda. Bagi serikat pekerja, penghapusan UMSK bukan sekadar persoalan angka, melainkan soal martabat, perlindungan, dan keberlanjutan kesejahteraan.
Serangan terhadap tokoh buruh dan aktivis pekerja kerap dibungkus narasi seolah-olah buruh anti-investasi dan penghambat pertumbuhan ekonomi. Narasi ini menyesatkan. Buruh tidak menolak investasi, buruh menolak ketidakadilan. Gaji layak bukan ancaman gaji layak justru menggerakkan daya beli, menumbuhkan pasar, dan pada akhirnya mendukung ekonomi nasional.
Tak sedikit pula masyarakat yang ikut menyerang, mungkin karena kurang informasi, mungkin karena terjebak propaganda. Ada pula yang secara sinis menuduh perjuangan buruh sebagai kepentingan kelompok. Padahal, apa yang diperjuangkan hari ini akan dinikmati generasi berikutnya, anak-anak pekerja, pelaku UMKM, hingga sektor jasa yang tumbuh karena daya beli yang kuat.
Di tengah situasi ini, “serangan buzzer” menjadi ironi. Alih-alih berdiskusi soal fakta, mereka lebih memilih menghina, membenturkan opini, dan menabur kebencian. Mereka yang dengan enteng menyepelekan perjuangan buruh seakan lupa, keadilan sosial lahir dari dialog yang sehat, bukan dari fitnah dan manipulasi. Jika suara buruh terus dibungkam, kita sedang membangun ekonomi tanpa nurani.
Narasi pedas perlu ditegaskan, mereka yang merendahkan perjuangan buruh, entah karena kepentingan atau ketidaktahuan sejatinya sedang berdiri berseberangan dengan masa depan bangsa. Menertawakan tuntutan upah layak sama saja menertawakan hak hidup jutaan keluarga pekerja. Menggampangkan persoalan ketimpangan berarti ikut melanggengkan ketidakadilan.
Karena itu, perjuangan menolak penghapusan UMSK bukan perjuangan satu tokoh, bukan pula satu organisasi. Ini adalah perjuangan menjaga agar hukum melindungi yang lemah, bukan hanya yang kuat. Jika hari ini perjuangan dicederai, maka cita-cita keadilan bagi pekerja Indonesia akan semakin menjauh. Dan sejarah kelak akan mencatat siapa yang berdiri di sisi keadilan dan siapa yang memilih diam atau menyerang.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com