Bekasi, KPonline – Maraknya penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga kurang mampu yang tiba-tiba mendapati status kepesertaan BPJS PBI mereka tidak aktif saat hendak
mengakses layanan kesehatan.
Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan dari pemerintah.
Menanggapi persoalan tersebut, Forum Komunikasi Buruh Kota Bekasi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch Kota Bekasi menyatakan akan mengambil sejumlah langkah untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.
Saat ditemui Media Perjoeangan, Rabu (11/02/2026), Ketua Jamkeswatch DPD Kota Bekasi, Nur Ali mengatakan pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya dinonaktifkan.
“Kami sedang melihat dan mendata masyarakat Kota Bekasi yang BPJS PBI-nya dinonaktifkan. Sebagai pengawas Jaminan Kesehatan Nasional, Jamkeswatch akan melakukan langkah-langkah solusi agar hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terpenuhi,” ujar Nur Ali.
Menurutnya, penonaktifan BPJS PBI tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, karena berpotensi menghambat akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jamkeswatch DPD Kota Bekasi, Akhmad Mulyono menyampaikan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan audiensi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
Selain itu, Jamkeswatch juga berencana menemui Wali Kota Bekasi guna membahas dan menyelesaikan persoalan penonaktifan BPJS PBI yang ramai diberitakan.
“Langkah pertama, kami akan melakukan audiensi dengan stakeholder terkait, dan kami juga akan menemui Wali Kota Bekasi untuk mencari solusi atas penonaktifan BPJS PBI ini,” tegas Akhmad Mulyono.
Di akhir pertemuan Heru Purdianto,S.H. selaku Ketua Forum Komunikasi Buruh Kota berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret agar masyarakat yang berhak kembali mendapatkan jaminan kesehatan secara layak dan berkelanjutan. (Rojali)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com