Kontrak Diakhiri Saat Pekerja Dirawat Inap, FSPMI Sultra Kawal ke Disnaker

Kontrak Diakhiri Saat Pekerja Dirawat Inap, FSPMI Sultra Kawal ke Disnaker

Kendari, KPonline – Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sulawesi Tenggara bersama EXCO Partai Buruh Sultra mendampingi Wa Ode Nurfadilla Andi berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (19/11/2026).

Pendampingan ini dilakukan menyusul pengakhiran kontrak kerja oleh CV Indah Sumber Rejeki terhadap Wa Ode Nurfadilla Andi yang bekerja sebagai Admin HR merangkap Supervisor (SPV) HKL di Site PT SPR.

Berdasarkan surat perusahaan Nomor 005/ISR-HO/HRD-PKWT/XI/2026 tertanggal 7 November 2026, masa PKWT pekerja dinyatakan berakhir pada 19 November 2026 dan tidak diperpanjang. Ironisnya, surat tersebut diserahkan pada 9 November 2026, saat pekerja sedang menjalani rawat inap pascaoperasi di RS Hermina Kendari berdasarkan rujukan dokter perusahaan.

Sekretaris DPW FSPMI Sultra, Alauddin, menilai terdapat dugaan pelanggaran dalam penerapan sistem PKWT, mengingat pekerjaan yang dijalankan pekerja dinilai bersifat tetap dan berlangsung terus-menerus.

“Kami mendampingi anggota berkonsultasi ke Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara. Jabatan Admin HR dan SPV HKL merupakan pekerjaan operasional inti yang bersifat tetap dan terus-menerus, sehingga perlu dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan PKWT,” tegas Alauddin.

FSPMI juga mempertanyakan tidak adanya salinan kontrak kerja dan bukti pencatatan PKWT di Disnaker, serta pemberian tugas rangkap sebagai Supervisor tanpa penyesuaian upah maupun SK resmi.

Menurut FSPMI, apabila terbukti PKWT digunakan untuk pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan, status hubungan kerja dapat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Sebelumnya, pekerja bersama serikat telah mengirimkan surat permohonan pertimbangan dan ajakan perundingan bipartit kepada Direktur CV Indah Sumber Rejeki pada 16 November 2026.

Dalam pengawalan kasus ini, FSPMI menyampaikan tiga tuntutan, yakni meninjau ulang pengakhiran kontrak dan mengakui status PKWTT sesuai ketentuan hukum, mempekerjakan kembali pekerja setelah dinyatakan pulih oleh dokter, serta memenuhi hak normatif selama sakit, termasuk upah dan keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.

DPW FSPMI Sultra berharap perusahaan segera membuka ruang perundingan bipartit untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan, FSPMI menyatakan siap membawa kasus ini ke Pengawas Ketenagakerjaan, mediasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

DPW FSPMI Sultra menegaskan bahwa pekerja yang sedang sakit tetap berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.